Jika Banggar Setujui, Proyek Mall Pelayanan Publik Morut Tembus Rp16 Miliar
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
- visibility 22
- print Cetak
Ket: Gedung MPP (Sumber:MCDD)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MOROWALI UTARA – Pembahasan anggaran di DPRD Morowali Utara kembali menjadi perhatian publik setelah terungkap bahwa total biaya pembangunan dan penyempurnaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tembus Rp16 miliar.
Dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) yang digelar Kamis, 27 November 2025 dan dipimpin Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE, DPMPTSP kembali mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,01 miliar untuk kebutuhan operasional dan penyelesaian gedung MPP.
Tambahan anggaran ini menimbulkan tanda tanya lantaran proyek MPP tersebut sudah menghabiskan anggaran besar dalam tiga tahun berturut-turut. Tahun 2024, MPP mendapat kucuran Rp9,3 miliar, disusul Rp4,7 miliar pada APBD 2025. Dengan proposal terbaru tahun 2026, total pembiayaan MPP mencapai Rp16,010 miliar.
Jumlah ini menimbulkan sorotan tajam karena dinilai sangat besar untuk satu gedung pelayanan, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlaku di Morowali Utara. Publik mempertanyakan urgensi dan proporsionalitas pengajuan tersebut, terlebih belanja OPD lain banyak yang mengalami pengetatan.
Anggota Banggar disebut tengah menelisik kebutuhan riil MPP untuk memastikan apakah tambahan Rp2,01 miliar tersebut benar-benar mendesak atau justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
Rapat Banggar dijadwalkan terus berlanjut untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2026 tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menambah beban belanja daerah.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar