Kasat Pol PP Morut Buharman Lambuli Gagal Menjaga Moral Anggotanya, Oknum Berkasus Justru Dilantik PPPK

Morowali Utara — Polemik di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Morowali Utara kembali mencuat. Di tengah tuntutan profesionalisme dan moralitas tinggi sebagai penegak Peraturan Daerah, institusi ini justru diguncang oleh skandal moral yang menyeret salah satu mantan anggotanya.

Seorang oknum berinisial AL, yang sebelumnya dipecat karena menghamili dan menelantarkan seorang perempuan berinisial S, kini justru dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fakta ini memantik sorotan tajam terhadap kepemimpinan Kepala Satpol PP Morut, Buharman Lambuli, yang dinilai gagal menjaga integritas moral di instansinya.

Padahal, dalam pernyataannya, Buharman menegaskan telah menandatangani surat pemecatan terhadap oknum tersebut.

“Saya selaku Kasat telah memecat oknum AL sebagai tenaga honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Daerah Morut sesuai SK Nomor: 188.4/308/SK-RHS/SATPOLPP-DAMKAR/V/2025 tanggal 9 Mei 2025. Artinya secara institusi yang bersangkutan sudah resmi dipecat,” ujar Buharman tegas.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai fakta bahwa AL kini justru kembali aktif sebagai PPPK, Buharman melempar tanggung jawab ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morut.

“Surat pemecatan sudah kami tembuskan ke BKD. Dan yang bersangkutan sudah terima. Kalau sekarang dia menerima SK PPPK, silakan konfirmasi ke BKD,” katanya. (8/10)

Sikap Buharman yang cenderung menghindar dan tidak mengawal tuntas persoalan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang komitmennya terhadap moral dan profesionalisme lembaga yang dipimpinnya. Sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab langsung atas perilaku anak buahnya, Buharman dinilai gagal menegakkan standar moral di internal Satpol PP Morut.

Publik menilai, alasan koordinasi yang tidak tuntas dan dalih “itu kewenangan BKD” bukanlah pembenaran atas kelalaian moral yang kini mencoreng wajah pemerintahan daerah. Apalagi, kasus ini menyangkut perilaku asusila terhadap seorang perempuan yang menjadi korban janji palsu dan kekerasan.

Sebagai garda depan penegakan Perda, Satpol PP seharusnya menjadi contoh dalam moralitas dan integritas. Namun realitas yang terjadi justru sebaliknya — lembaga ini terkesan melindungi oknum dan abai pada nilai-nilai etik yang seharusnya dijaga dengan tegas.

Kasus ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi cermin lemahnya kepemimpinan moral di tubuh Satpol PP Morowali Utara.

Jika pemimpin tidak mampu menegakkan disiplin dan etika di internalnya sendiri, bagaimana mungkin masyarakat akan menghormati aparat penegak Perda sebagai pelayan publik yang bermoral?