Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen PPPK Morut, Sampai Saat Ini Tidak Ada Pelapor
- account_circle Redaksi Beritamorut
- calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
- visibility 8
- print Cetak
Foto: Satreskrim Polres Morut (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Morowali Utara – Kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Daerah Morowali Utara (Morut) terus menjadi sorotan. Hingga kini, penyidik Tipikor Polres Morut telah memeriksa sedikitnya delapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, yang menarik, kasus ini berjalan tanpa adanya pelapor maupun korban yang resmi mengadukan ke pihak kepolisian. Penyelidikan murni dilakukan atas inisiatif aparat kepolisian, menyusul ramainya isu dugaan keterlibatan tenaga honorer “siluman” dalam proses seleksi.
“Untuk sementara belum ada pelapor. Kami yang melaksanakan penyelidikan. Kalau ada yang ingin mengadu, kami persilakan,” jelas Kanit Tipikor Polres Morut, IPTU Amara, Kamis (4/9/2025).
Meski mengakui telah memperoleh sejumlah keterangan dari hasil pemeriksaan, IPTU Amara enggan membeberkan detailnya kepada publik. Ia menegaskan proses hukum tetap berjalan meski tanpa aduan langsung dari pihak yang dirugikan.
Dari informasi yang dihimpun media ini, setidaknya tiga OPD disebut-sebut menjadi sorotan karena diduga paling banyak menyumbang tenaga honorer fiktif.
Kasus ini menimbulkan perhatian publik karena dinilai mencerminkan adanya praktik manipulasi data honorer demi meloloskan peserta tertentu dalam seleksi PPPK. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara transparan hingga tuntas, meski tanpa adanya pelapor resmi.
- Penulis: Redaksi Beritamorut
Saat ini belum ada komentar