Perseteruan Dewan Adat Wita Mori Soal Dana Kembali Mencuat, Bendahara Umum Dikeluarkan dari Grup WhatsApp

MORUT- Perseteruan di internal Dewan Adat Wita Mori kembali terjadi. Kali ini, Bendahara Umum Dewan Adat Wita Mori, Siwadarman Tamanampo, mengaku dikeluarkan dari WhatsApp Grup (WG) Dewan Adat Wita Mori karena komentarnya, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Dalam wawancara dengan media ini, Bendahara Umum Dewan Adat Wita Mori mengaku sering terjadi perselisihan di internal organisasi. Ia menyatakan tidak sepaham, terutama ketika diminta membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif penggunaan sisa dana Rp64 juta dari dana hibah Rp200 juta yang diberikan Pemda Morut. Komentar yang ia tulis di WG membuat admin grup, Guslan, mengeluarkan empat orang anggota.

“Hari ini resmi Guslan keluarkan dari Grup Dewan Adat, Pak Lande, Pak Pehopu, Ibu Ura, dan saya, gara-gara saya bilang sekarang kita banyak bertikai di pengurus dewan adat sejak tahun lalu, dengan adanya kesimpulan rapat mereka di Bunta untuk buat pertanggungjawaban dana dewan adat Rp64 juta secara fiktif. Dan juga dana taruna adat, sekarang mereka maunya setelah saya, Bendahara Umum, cairkan dana itu, mereka yang belanjakan dan mau buat pertanggungjawaban. Tapi saya tolak lagi, karena saya nanti yang mau dipenjara kalau penggunaan uang tidak rasional.

Dana hibah tahun 2025 ini sudah ada di rekening sejak tanggal 29 Juli. Tapi saya minta bank blokir rekening karena slip setoran dan buku rekening mereka pegang, saya sudah tanda tangan. Maunya saya, kita semua ketemu Pak Bupati dan kita buka-bukaan, karena nanti kalau diperiksa BPK pasti bendahara yang dipanggil,” tegas Siwa (9/8).

Sebelumnya, saat Dewan Adat Wita Mori berselisih soal pemblokiran rekening oleh bendahara, media ini mengonfirmasi Guslan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Harusnya tidak polemik, karena beliau sendiri yang kelola dana. Kalau Rp200 juta itu memang bantuan Pemda untuk beberapa kegiatan. Ada beberapa item kegiatan termasuk pengukuhan, sosialisasi perlindungan tanah-tanah hadat, kegiatan empat pilar wawasan kebangsaan, dan kegiatan insidentil lain Dewan Adat yang dibiayai.

Kalau saya sendiri normatif berpikir, saya sebetulnya tidak ada pemikiran itu harus jadi polemik. Kalau memang dia tidak setuju, jangan tanda tangan slip,” tegas Guslan saat wawancara 19 Juli 2025.

Polemik berkepanjangan di internal Dewan Adat Wita Mori ini seolah menggambarkan para tokoh yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda, justru bersikap seperti kekanak-kanakan.