OPINI- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) perlu instropeksi diri agar lebih bisa menerapkan etika politik dalam menjaga sikap dan pemikiran demi membuat kepercayaan publik terjaga.
Wibawa setiap wakil rakyat yang telah diberikan amanah akan mempengaruhi trust masyarakat terhadap lembaga DPRD.
Hal lain yang penting bagi partai politik adalah bertanggung jawab memastikan seluruh kadernya yang duduk di lembaga DPRD paham etika politik dan menjaga marwa DPRD.
Apa yang dilakukan dari setiap individu wakil rakyat adalah cermin bagaimana sesungguhnya partai politiknya.
Dalam catatan perjalanan saya di kabupaten Morowali Utara, kita melihat terkadang oknum wakil rakyat mempertontonkan sikap yang kurang elok untuk di jadikan teladan.
Misalkan saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusahaan. Setelah dalam ruang rapat komisi wakil rakyat didepan pers dan warga memperlihatkan sikap pengawasan yang baik, dengan tegas kepada perusahaan. Namun setelah rapat selesai, ada oknum-oknum yang melanjutkan “pertemuan tertutup” diruang-ruang pimpinan dengan dalih sekedar ngopi dan silaturahmi. Seakan semua menjadi lengkap bak pertunjukan drama korea, yang menggelikan.
DPRD memiliki tugas yang melekat dalam pengawasan terhadap perusahaan yang ada. Rasa-rasanya sangatlah tak elok jika para tuan-tuan dari manajemen perusahaan bertemu wakil rakyat setelah dari dalam ruang rapat komisi. Hal ini tentu dapat mementahkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sendiri. Bahkan dugaan ada Barganing menyeruak kencang.
Berikut yang harusnya di perhatikan, kehadiran wakil rakyat di kantor haruslah di perhatikan. Bagaimana bisa memberi pelayanan kepada warga jika anggota DPRD malas masuk ke kantor. Bahkan ada yang hingga berbulan-bulan absen, pandemipun jadi benteng untuk menegaskan segalanya dibatasi. Entah apakah Benar memang karena pandemi, atau sengaja membenarkan pandemi yang menyebabkan semuanya.
Tuding menuding bahkan manuver politik pun di pertontonkan, bahkan saling tunjuk berdebat dalam konteks ego pribadi pun terlihat. Tetapi ketika bicara kepentingan rakyat terkadang bungkam.
Beberapa kali bahkan Badan Kehormatan telah memperingatkan anggota DPRD soal kehadirannya. Kita seperti menyaksikan lembaga yang didalamnya ada orang-orang hebat yang diharapkan jadi panutan, justru membuat masyarakat miris.
Bahkan tidak dibisa di pungkiri oknum DPRD pun “ambil bagian” dalam sejumlah perusahaan yang ada di Morut. Bermacam-macam carapun dilakukan, mulai dugaan minta jatah timbunan, minta lahan, minta pekerjaan dengan perusahaan keluarga sudah menjadi tontonan.
Pengawasan pun sampai pada mendung kelabu, kala kaki sudah terikat, mulut terbungkam, mata tertutup maka kewajiban menyuarakan kepentingan rakyatpun terabaikan.
Tidak hanya dugaan itu saja yang marak. Bahkan diduga peran wakil rakyat dalam urusan-urusan lahan di desa lingkar tambang bermuatan barganing.
Wahhhhh asikkkk…..Lalu ketika publik mengingatkan dengan kritikan, justru sikap kebakaran jenggot dan menggunakan penegak hukum menjadi pilihan untuk mendiamkan kritikan, tuduhan yang beredar dijawab dengan opini, bukan bekerja dan melihat fakta dilapangan.
Bahkan dalam catatan saya, mereka yang duduk di lembaga ramai-ramai saling sikut diam-diam dengan mulai saling membongkar kedok setiap oknum.
Lembaga yang harusnya keras mengawasi kerja eksekutif, justru tampak “romantis” dalam pose dan ucapan didepan publik. Dukungan Politik berbalas proyek, maka rumor beredar pemimpin di daerah dimintai proyek bernilai Milyaran untuk pembangunan kantor DPRD sendiri. Padahal daerah sedang kesulitan anggaran saat ini. Mungkin saja semua hanya hoax dan kebohongan politik. Namun kita berharap suatu hari nanti penegakan hukum atas dugaan kongkalikong yang terjadi akan menyeret mereka yang hari menggunakan jabatannya.
Penulis: Hendly Mangkali
Komentar