MOROWALI UTARA- Nama Sekertaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) Mislihaty A. Poea,.SS,.MM diduga berada dalam pusaran kasus rasuah Pembangunan Pesanggrahan, yang tengah di periksa oleh Kejaksaan Tinggi Kabupaten Morowali di Kolonodale.
Saat proyek pesanggrahan yang gagal fungsi ini dibangun, Sekwan Morut menjabat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sebagai PPK proyek pembangunan Pesanggrahan ini.
Media ini mencoba menelusuri proses lelang proyek bernilai hampir 2 Miliar rupiah ini. Dalam Lpsemorowaliutara.go.id tidak ada dokumen yang menampilkan proyek pesanggarahan tahun 2017 ini.
Dari sumber terpercaya media ini, Ternyata Dinas Pariwisata kabupaten Morut, pada tahun 2017 merubah momenklatur paket proyek ini setelah proses lelang di Lpse.
Nama yang muncul di Lpse adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Bersejarah dengan nilai kontrak Rp. 1.964.000.000 dari APBD tahun 2017 dengan pemenang lelang CV. Dwi Putri beralamat di kecamatan Petasia. Momenklatur yang masuk dalam ULP ini, berubah pada saat kontrak menjadi pembangunan Pesanggrahan.
Bukan hanya namanya yang berubah. Proyek ini pun gagal difungsikan. Dan diduga merugikan Negara hingga mencapai sekitar 900 juta rupiah.
18 orang sudah di periksa kejaksaan Kolonodale terkait Proyek Pembangunan pesanggrahan di kilo meter 3 desa Korololaki kecamatan Petasia kabupaten Morowali Utara (Morut) tahun 2017 ini.
Kapala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Morowali di Kolonodale, Andreas Atmaji SH yang dikonfirmasi media ini pada bulan Februari 2022 mengatakan proyek ini tengah dalam pemeriksaan,
“Iya bang dalam proses pemeriksaan. Diperiksa sudah 18 orang bang…, ” tulis Kacabjari Kolonodale via pesan whatsapp (15/2)
Saat media ini kembali mengkonfirmasi progres penanganan kasus ini, Kacabjari Kolonodale memberikan informasi terupdate,
“Selamat siang bang… update soal pesanggrahan saat ini kami sedang tunggu hasil audit dari tim audit, mengingat keterbatasan personil dari tim audit untuk melakukan audit sehingga kami dalam posisi menunggu hasil bang,” tulis Kacabjari Morowali di Kolonodale Andreas Atmaji, SH via pesan whatsapp (14/5).
Sekwan DPRD Morut coba kami konfirmasi via pesan whatsapp. Sampai berita ini tayang, belum ada konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan.**
Komentar