Gaji Belum Terbayar, PAPDESI Morut Dinilai “Penakut” Bersuara

MORUT—Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I di Kabupaten Morowali Utara tidak hanya menyisakan persoalan hak yang belum dibayarkan, tetapi juga memunculkan sorotan tajam terhadap sikap organisasi kepala desa.

Di tengah belum dibayarkannya gaji perangkat desa sejak Januari hingga Maret 2026, peran Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Morowali Utara justru dipertanyakan.

Organisasi yang seharusnya menjadi corong aspirasi para kepala desa dinilai belum menunjukkan sikap tegas.

Padahal, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut melalui salah satu media pada 18 Maret 2026 memastikan anggaran sebesar Rp10 miliar akan cair pada 25 Maret 2026. Namun hingga Rabu sore (25/3/2026) pukul 17.00 WITA, realisasi tersebut belum juga terjadi.

“Belum ada masuk pak,” ungkap salah satu kepala desa.

Penjelasan pemerintah daerah terkait keterlambatan yang disebabkan menunggu transfer Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sebesar 15 persen dari pemerintah pusat, tidak serta-merta meredakan keresahan. Terlebih, kondisi ini membuat perangkat desa harus melewati Idulfitri tanpa gaji.

Di titik inilah, publik mulai menyoroti sikap PAPDESI Morowali Utara. Di saat para kepala desa dan perangkatnya berada dalam tekanan ekonomi, organisasi tersebut justru dinilai cenderung diam.

Saat dikonfirmasi Senin, 23 Maret 2026, Ketua PAPDESI Morut, Robert Oven Podengge bahkan masih menunggu sesuai pernyataan di salah satu media pada tanggal 18 Maret, bahwa akan cair di tanggal 25 Maret.

“Kami sifatnya menunggu sesuai tgl dlm pernyataan itu.. Jika mng blum ada kami akan melakukan langkah kordinasi selanjtnya,”ujarnya kepada media ini

Bahkan, muncul anggapan bahwa PAPDESI terlalu berhati-hati—atau bahkan “penakut”—untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi yang terjadi.

Minimnya pernyataan resmi maupun langkah konkret dari PAPDESI memperkuat kesan bahwa organisasi ini belum hadir sebagai pelindung kepentingan anggotanya. Padahal, dalam situasi krusial seperti ini, keberanian untuk bersuara menjadi hal yang sangat dinantikan.

Keterlambatan gaji bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup para perangkat desa yang tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa kepastian hak.

Kini, pertanyaan pun mengemuka: apakah PAPDESI akan tetap memilih diam, atau mulai berdiri di barisan terdepan memperjuangkan hak para kepala desa dan perangkatnya?

Di tengah janji yang belum ditepati, suara yang hilang justru terasa paling nyaring. Sepanjang Morowali Utara di pimpin Bupati definitif, ini pertama kali perangkat desa lebaran dan hingga usai lebaran tiga bulan tidak gajian.