Oknum Pegawai Bongkar Dugaan Permainan Pajak di Badan Pendapatan Morowali Utara

Morowali Utara — Dugaan permainan pajak di lingkungan Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bappenda) Morowali Utara mulai terkuak. Seorang oknum pegawai membongkar adanya celah yang diduga dimanfaatkan untuk “memainkan” nilai setoran beberapa jenis pajak daerah, sehingga berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut sumber terpercaya media ini (15/11), sedikitnya terdapat sekitar sepuluh jenis pajak yang rawan dimainkan karena melibatkan proses penetapan nilai. Di antara pajak itu, yang dianggap paling rentan yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), reklame, galian C, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hiburan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).

Sumber tersebut menjelaskan bahwa celah permainan dapat terjadi jika oknum pegawai dan wajib pajak sepakat melakukan pengurangan nilai setoran. Modusnya muncul pada proses penetapan nilai pajak, titik krusial yang selama ini dianggap paling rawan.

“Mereka yang pegang server melakukan input data itu pasti tahu persis. Karena sistem online 1×24 jam, mereka paham jumlah pajak yang dibayarkan tiap perusahaan. Harus dicek ke bendahara penerimaan, karena di situ dicatat nilainya, yang bisa saja berbeda dengan di server,” ungkap sumber.

Ia mencontohkan potensi permainan pada pajak galian C. Misalnya nilai pajak yang seharusnya disetor adalah Rp15 juta. Oknum petugas yang melakukan penagihan dapat berkomunikasi dengan perusahaan untuk hanya menyetor Rp10 juta. Sisa Rp5 juta kemudian diduga “dimainkan”.

Lebih jauh, sumber kami menyoroti PPJ dari PLN sebagai sektor yang paling besar potensi kerugian daerahnya. “Peluang dan dugaan permainan PPJ itu sangat besar dan nilainya tidak kecil,” tegasnya.

Jika dugaan ini benar, praktik tersebut bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai transparansi dan integritas tata kelola pendapatan daerah. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Bappenda Morowali Utara terkait informasi yang dibongkar sumber internal tersebut.

Kasus ini membuka kembali urgensi audit menyeluruh, termasuk pemeriksaan silang antara data server, laporan bendahara penerimaan, dan bukti setoran bank, agar potensi kebocoran PAD dapat segera dihentikan. Menurut pegawai tersebut, untuk menyelamatkan PAD, harus dilakukan pengawasan yang ketat dan mengganti pejabat lama yang paham persis cela permainan pajak.

Kabid penagihan pajak yang kami konfirmasi dan Kabid P3K Bappenda Morut belum memberikan respon sampai berita ini tayang.