MOROWALI UTARA- Sepanjang tahun 2021 sejumlah release media kami mengkritisi kinerja para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut). Berikut beberapa kutipan release kami terkait kinerja wakil rakyat,
• Persoalan Pedagang Pasar Beteleme
Pada saat mencuatnya dugaan pungutan liar di Pasar Beteleme, dan sikap arogansi mandor pasar. Sejumlah pedagang telah menyampaikan keluh kesanya kepada DPRD Morut. Tetapi saat rapat di gelar tanggal 16 Juli 2021 di kantor kecamatan Lembo, anggota DPRD Morut justru tidak dilibatkan. Saat itu Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut) Jeffisa Putra.A atau disapa Bung Jeff mengomentari soal penyelesaian dugaan pungutan liar (Pungli) pasar Beteleme,
Bung Jeff menilai DPRD tidak di anggap, karena tidak ada pemberitahuan dalam rapat tersebut, dari daftar peserta yang di terima sama sekali tidak melibatkan unsur wakil rakyat pada pertemuan hari jumat 16 juli 2021 di kantor kecamatan Lembo,
“Sore sodara.. Tidak dapat pemberitahuan sodaraku. Mereka sudah tidak menganggap DPRD bagian dari pengawasan kayaknya sehingga tidak dilibatkan dalam situasi tersebut,”ungkap Bung Jeff saat dikonfirmasi media ini (19 Juli 2021)
Tidak tuntasnya Persoalan mandor terus menjadi masalah bagi para pedagang, hal ini membuat sejumlah pedagang datangi kantor DPRD Morut mengeluhkan kenaikan tarif sewa lapak yang ditetapkan pemda dan sikap mandor pasar pada tanggal 29 November 2021.
• Perjalanan Dinas ke Bali, dan Reses saat Natal
Pimpinan dan ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka menggali informasi dan mempelajari pengelolaan sektor pariwisata guna memaksimalkan dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Bali kami nilai sebagai daerah yang sukses menjadikan pariwisata sebagai primadona daerahnya. Mereka memiliki konsep yang inovatif sehingga sektor pariwisata mampu menjadi tumpuan dalam mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar ketua fraksi Golkar ibu fani tampake disela-sela kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22 November 2021).
Anehnya jadwal perjalanan Dinas ke Bali ini bersamaan dengan jadwal kunjungan lapangan. Ditambah lagi Dinas Pariwisata Morut justru tidak di libatkan. Sampai saat ini tidak jelas manfaat dari perjalanan Dinas ke Bali bagi masyarakat dan peningkatan Pariwisata di Morut.
Bahkan di penghujung tahun 2021 saat momentum Natal 25 Desember 2021, DPRD Morut justru menjadwalkan Pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang di mulai tanggal 23-27 Desember 2021. Penentuan jadwal ini menuai sorotan, pasalnya DPRD Morut harusnya bisa mengatur dengan baik jadwal kegiatan mereka.
• Tidak On Time Saat Rapat
Soal tidak tepat waktu dalam rapat-rapat yang di laksanakan DPRD Morut, menjadi kebiasaan para wakil rakyat. Bahkan OPD yang di undang terkadang harus menunggu para wakil rakyat. Faktanya pada tanggal 17 Desember 2021, Rapat Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang di jadwalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) molor dari jadwal yang ditentukan,
Dari informasi yang diterima media ini, rapat di jadwalkan pukul 13.30 wita berdasarkan undangan, namun molor 2 jam dan dimulai pukul 15.30 wita.
Kebiasaan para wakil rakyat di DPRD Morut ini tampak terus menerus terjadi, membuat beberapa anggota DPRD memilih pulang. Para SKPD yang di undang pun harus menunggu.
Rapat yang dimulai pukul 15.30 wita hanya diikuti oleh beberapa wakil rakyat saja. Sejumlah ketua komisi yang kami konfirmasi mengaku sedang berada diluar daerah. Bahkan anggota DPRD lain memilih bungkam soal rapat Paripurna ini.
Kini Tahun 2021 sudah berlalu, akan berubah kah cara kerja wakil rakyat kita…?
Tentu Pimpinan DPRD Morut menjadi penentu pentingnya lembaga ini untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab menjalankan amanah yang di percayakan.
• Pokir DPRD Morut
Dalam pertemuan koordinasi sinkronisasi program kegiatan OPD dengan visi misi Pemda Morut tahun 2022 di Ruang Pola Kantor Bupati Morut di Kolonodale, Jumat (10 Desember 2021) Wabup Djira bahkan menyoroti soal Pokir DPRD Morut.
Ia menyinggung soal pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang mestinya bukan masuk skala prioritas, bahkan tidak terkait langsung dengan program visi misi Pemda.
Jika ada pokir seperti ini, lanjut Wabup, mestinya OPD yang terkait juga memberi masukan agar semuanya berjalan seirama untuk memperjuangkan hal-hal yang paling mendasar.
Ia memberi contoh seperti yang ditemukan di Dinas Kesehatan. Saat ini Rumah Sakit Pratama sangat membutuhkan ruangan dan peralatan, tapi faktanya program yang diusulkan justru tidak terkait dengan kebutuhan mendesak.
Itulah sejumlah catatan penting kinerja wakil rakyat kita yang perlu untuk berbenah.**
Komentar