BERITAMORUT.COM– Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hadir sebagai wujud nyata kebaikan pemerintah dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer. Kehadiran mereka di lingkungan pemerintahan daerah tidak hanya menambah tenaga kerja, tetapi juga memperkuat sistem administrasi yang lebih efisien, transparan, dan mendukung tercapainya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Langkah monumental pun diambil pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Presiden Joko Widodo. Aturan ini menegaskan kesetaraan hak PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk jaminan pensiun, hari tua, hingga perlindungan layanan kesehatan. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyebut regulasi tersebut menjadi angin segar bagi honorer yang selama ini merasa diperlakukan tidak setara.
Namun di balik kebaikan itu, muncul “dusta” dalam proses rekrutmen PPPK. Sejumlah indikasi manipulasi data mencuat ke permukaan. Ada guru honorer yang diduga mengutak-atik data jam mengajar demi meloloskan diri, bahkan disebut-sebut praktik ini difasilitasi oleh oknum kepala sekolah. Tidak hanya itu, kabar adanya pengusaha dan kontraktor yang lolos seleksi PPPK juga memicu tanda tanya besar di masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan pesimisme publik. Program yang sejatinya menjadi jalan terang bagi para tenaga honorer justru tercoreng oleh praktik curang. Lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya kongkalikong berkas dan penyalahgunaan kewenangan.
PPPK pada dasarnya adalah bentuk kebaikan pemerintah untuk memberi kepastian karier, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi honorer. Tetapi di sisi lain, dusta dalam dokumen dan manipulasi data menggerus kepercayaan publik terhadap seleksi aparatur sipil negara yang seharusnya berlangsung bersih, adil, dan transparan.
Kini, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya memastikan regulasi berjalan, tetapi juga menutup celah praktik curang agar kebaikan tidak lagi dikalahkan oleh dusta.
Komentar