MORUT- DPRD Morowali Utara (Morut) mendorong pembentukan Pansus Khusus sejumlah proyek diduga bermasalah, sementara Opini WTP dari BPK di terima Bupati Morut pada bulan Mei 2024.
Beredar foto dalam Grup Whatsapp Soal Morut pada Senin, 27 Mei 2024, Bupati Delis Julkarson Hehi di dampingi Wakil Ketua I DPRD Morut Wahyu Hidayat Sudirman menerima Opini WTP dari BPK Perwakilan Propinsi Sulteng.
Opini WTP dari BPK ini ironi dengan upaya DPRD Morowali Utara (Morut) dorong pembentukan Pansus Khusus terutama proyek yang bersumber dari Dana PEN.
Ketua DPRD Morut Warda Dg Mamala, SE yang dikonfirmasi via sambungan telpon bahkan dengan jelas menyebut proyek miliaran rupiah bermasalah.
“Setelah kita Paripurna LKPJ, dari hasil kunjungan ke lapangan ada beberapa proyek yang bermasalah, salah satunya proyek VIP/VVIP RSUD Kolonodale dari Dana PEN. DPRD Morut mengklarifikasi soal itu tetapi Direktur RSUD Kolonodale berada di Amerika. Kami DPRD Morut melalui komisi 1 mendorong Pansus khusus untuk beberapa proyek yang bermasalah,”ujar Warda Dg Mamala (26/5)
Hal senada di sampaikan Ketua Pansus LKPJ Yaristan Palesa terkait sikap DPRD Morut. Dalam kerjanya Pansus Khusus bisa merekomendasi penegak hukum dan KPK periksa proyek yang mandek.
“Ibu ketua DPRD Morut sudah menyampaikan agar setiap fraksi menentukan nama-nama yang akan menjadi pansus khusus. Setelah itu kita Bamus dan menentukan jadwal Paripurna menetapkan nama-nama Pansus Khusus. Pansus Khusus ini akan lebih mendalam secara detail nantinya. Bila kita menemukan terjadi kelalaian dalam pekerjaan maka Pansus bisa merekomendasikan ke penyidik Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan, ke Kepolisian bahkan ke KPK,”tegas Yaristan Palesa (25/5)
Bahkan proyek Dana PEN dengan pagu anggaran 38 Miliar ini belum juga di resmikan sampai saat berita ini di release.
Komentar