MORUT- Bendahara Puskesmas Petumbea diduga melakukan pungutan liar (Pungli) TPP ASN dengan dalih mempercepat urusan. Kebiasaan kurang baik ini masih terus di praktekan di institusi pemerintahan.
Mirisnya pemotongan pada bulan juli ini dilakukan dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau dana kapitasi di Puskesmas. Hal ini berdasarkan bukti pemotongan dana yang diterima media ini.
“Sudah berjalan 3 kali pemotongan. Tadi ini mereka ambil di JKN langsung, lantaran dorang takut pegawai tidak menyetor kalau TPP sudah dikirim ke rekening,”ujar sumber terpercaya media ini (1/8)
Bendahara Puskesmas Petumbea Lenny Marlina yang dikonfirmasi media ini tidak menjawab telpon redaksi.
Wakil Bupati Morowali Utara (Morut) H. Djira, K langsung sikapi setelah menerima informasi pemotongan TPP di Puskesmas Petumbea,
“Wkm’slm, terima kasih infonya, sangat membantu kami dalam mengawasi dan memelihara pemenuhan hak-hak pegawai, ” SANGAT DILARANG” tindakan seperti itu, kami akan tindaklanjuti,”tulis H. Djira, K melalui pesan WhatsApp (1/8)
Sebelumnya, Sumber terpercaya media ini menceritakan pemotongan TPP dilakukan oleh bendahara dengan alasan mempercepat pengurusan.
“Menurut bendahara supaya cepat pengurusannya maka di potong TPP. Nilainya yang bulan ini 50 ribu di ambil dari pemotongan bulan juli dan TPP 13 sebesar 50%,”ujar salah satu pegawai (31/7)
Mirisnya bendahara yang melakukan pemotongan mengatakan jika ada pegawai yang tidak mau di potong TPPnya, maka bendahara tidak bersedia mengurus.
Inspektur Inspektorat Morut Romel Tungka yang sedang mengikuti Bimtek Auditor di Balai BPK Kabupaten Gowa mengatakan Inspektorat akan melakukan pemeriksaan.
“Trima kasih media sudah memuat dan mengungkap terkait permasalahan pemotongan TPP di PKM Petumbea ini, biar nantinya pada saat turun bisa lebih fokus pada permasalan ini khususnya pada saat pemeriksaan di PKM Petumbea. Jika perlu saya turunkan Tim Pensus untuk pendalaman pemeriksaan,”ujar Inspektur
Pemotongan hak pegawai yang diduga dilakukan bendahara Puskesmas Petumbea seolah mengguncang praktek dugaan korupsi di sektor kesehatan.
Komentar