Palu – Anggota DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, angkat bicara terkait kisruh seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Morowali Utara yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu menyatakan dukungannya kepada Kepolisian Resor Morowali Utara yang kini tengah melakukan penyelidikan atas dugaan manipulasi data honorer di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, siapa pun yang terbukti sengaja membuat atau memanipulasi data honorer, termasuk pihak-pihak yang memberikan rekomendasi secara tidak sah, harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Bila benar-benar terbukti memang ada manipulasi, maka para pelakunya harus diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Baik melalui mekanisme administrasi kepegawaian maupun aturan hukum yang berlaku,” tegas Longki, Selasa (26/8/2025).
Ia menilai, praktik manipulasi data dalam seleksi PPPK sama saja dengan mematikan kesempatan bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah daerah.
“Saya mendukung penuh Kepolisian untuk menyelidiki kasus ini dengan baik. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, apalagi mereka yang sudah lama mengabdi dan berharap kesempatan lewat jalur PPPK,” tandas Longki.
Kasus dugaan “honorer siluman” dalam seleksi PPPK di Morowali Utara kini masih menjadi sorotan, lantaran sejumlah nama yang lolos diduga bukan honorer murni, melainkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu.
Komentar