Beritamorut.com- Kegiatan audensi dan rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dihadiri langsung oleh Bupati Morowali Utara. dr. Delis Julkarson Heni, MARS, Sekda Ir. Musda Guntur, Inspektur Frits Sam P. Kandori, SH, MAP bersama seluruh kepala OPD, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Bagian dilingkup Pemda Morut. Sementara KPK dihadiri Basuki dan Anwar sebagai koordinator wilayah IV Sulawesi.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Delis menyampaikan rasa terimakasih atas kehadiran KPK yang diharapkan menjadi langkah strategis di dalam pencegahan korupsi. Untuk diminta semua OPD untuk menindak lanjuti semua petunjuk dari KPK.
“Kita sangat bersyukur KPK mau hadir di tengah kita untuk memberikan arahan agar kita tidak tergelincir pada kasus korupsi yang tentunya akan membuat susah diri sendiri dan masyarakat”.ujar Bupati
Sementara itu dalam arahan dari KPK, dimintakan agar berhati-hati dalam bekerja dan harus sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Ada banyak modus untuk terjadinya korupsi antara lain adanya suap, gratifikasi dan lain-lain yang berhubungan dengan jabatan. Apalagi di bidanga pengadaan barang dan jasa dan yang lagi ramai dibicarakan adalah jual beli jabatan.
Modus yang biasa dilakukan adalah permufakatan jahat dalam penetapan APBD. Bupati harus berhati-hati dalam penetapan APBD, khususnya menyangkut Pokir yang biasanya nanti dalam KUA/PPAS baru dibahas. Padahal sesuai ketentuan Pokir Dewan sudah harus dibahas dan dimasukkan mulai dari tahap perencanaan musrenbang, RKPD. Namun yang lebih sering terjadi Pokir diperdebatkan dalam pembahasan KUA/PPAS. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh pak Basuki bahwa Proses tersebut bertentangan dengan peraturan dan bisa menimbulkan konflik kepentingan dan sangat rawan untuk terjebak dalam tindak pidana korupsi,” tutup petugas KPK**
Komentar