Morowali Utara – Ditengah ramainya sorotan publik terkait gaji anggota dewan. Kami mencoba menelusuri besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Morowali Utara (Morut). Salah seorang anggota dewan akhirnya buka suara mengenai jumlah penerimaan bersih yang ia terima setiap bulan.
Menurut pengakuannya, gaji pokok dan tunjangan setelah dipotong pajak penghasilan (PPh 21) berjumlah Rp25,5 juta. Selain itu, ia masih menerima tunjangan lain sebesar Rp4,1 juta, sehingga total bersih yang masuk ke rekeningnya setiap bulan mencapai Rp29,6 juta.
“Jumlah ini tentu kecil jika dibandingkan dengan aktivitas sehari-hari sebagai wakil rakyat. Kami dituntut selalu hadir di tengah masyarakat, bertemu konstituen, dan seringkali membutuhkan pembiayaan yang tidak terduga,” ungkapnya.
Dasar hukum mengenai gaji DPRD diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Besaran penerimaan sendiri sangat bergantung pada kemampuan APBD masing-masing daerah.
Komponen gaji dan tunjangan DPRD umumnya meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, perumahan, hingga transportasi.
Meski demikian, anggota dewan tersebut menegaskan bahwa menjadi wakil rakyat bukanlah jalan untuk memperkaya diri.
“Kalau mau kaya, ya berbisnis. Kalau mau cepat kaya, ya korupsi. Tapi menjadi wakil rakyat adalah jalan pengabdian,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran dan kesejahteraan wakil rakyat. Publik pun berharap keterbukaan ini bisa menjadi pintu awal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif di Morowali Utara.
Komentar