Beritamorut.com- Pimpinan dan ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka menggali informasi dan mempelajari pengelolaan sektor pariwisata guna memaksimalkan dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Bali kami nilai sebagai daerah yang sukses menjadikan pariwisata sebagai primadona daerahnya. Mereka memiliki konsep yang inovatif sehingga sektor pariwisata mampu menjadi tumpuan dalam mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar ketua fraksi Golkar ibu fani tampake disela-sela kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/11/2021).
Penjelasan diatas adalah kutipan release yang diterima media ini melalui wakil ketua DPRD Morut Muh. Safri dalam pesan whatsapp senin 22 November 2021. Penjelasan dalam release tersebut menjawab pertanyaan media ini terkait kunjungan DPRD Morut ke Bali.
Kunjungan kerja ini tentu sah-sah saja karena menyangkut kerja lembaga. Namun dari sejumlah informasi yang dihimpun media ini, ada beberapa fakta yang menjadi pertanyaan.
Mengapa DPRD Morut tidak melibatkan Dinas Pariwisata, karena ini menyangkut pengelolaan wisata yang ada di daerah. Apalagi dalam dinas pariwisata ada Organisasi Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) yang memang konsen dalam mengangkat berbagai lokasi wisata.
Kemudian persoalan wisata adalah tugas komisi II DPRD Morut, mengapa tidak komisi II saja yang berangkat ke Bali..? Karena selain tugas komisi mereka, perjalanan dinas ke Bali bila dilakukan oleh anggota DPRD akan lebih sedikit mengurangi penggunaan dana. Karena pimpinan dan anggota dalam melakukan perjalanan dinas tentu berbeda dalam penggunaan fasilitas hotel.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, bahkan ada yang berangkat dari kota Makassar. Karna tengah melakukan perjalanan dinas ke Makassar maka lanjut ke Bali untuk kunjungan kerja. Sungguh hal yang sangat memprihatinkan sikap wakil rakyat kita.
Apalagi faktanya DPRD Morut dinilai enggan mempublikasikan terbuka setiap perjalanan dinas mereka ke luar daerah. Bahkan perjalanan dinas ke Bali ini muncul ke public karna media melakukan penelusuran. Ketika awal di konfirmasi pun hanya wakil ketua II DPRD Morut Muh, Safri yang memberikan penjelasan. Sementara yang lain memilih bungkam.
Informasi yang kami himpun, mereka yang melakukan perjalanan dinas ke Bali di antaranya Ketua DPRD Morut Hj. Megawati Ambo Asa,S.IP , wakil ketua II DPRD Morut Muh. Safri. Ketua fraksi Golkar Fanny Tampake, Ketua fraksi Nasdem Melky Tangkidi, ketua fraksi merah putih Ahlidin Hadade, ketua fraksi perjuangan rakyat Syahrudin. Sekwan DPRD Morut.
Saat ini sejumlah persoalan dikeluhkan mulai dari ASN, sampai warga yang mempersoalkan listrik. ASN di kabupaten Morut sampai dengan hari ini belum menerima TPP Pegawai 2 bulan terakhir. Listrik di Morut tak kunjung ada solusi sampai di penghujung tahun 2021. Bahkan DPRD Morut mendesak Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan listrik. Seakan daerah sudah kehabisan akal memikirkannya. Padahal jika wakil rakyat bisa “menahan hasrat” perjalanan dinas mereka, tentu banyak hal yang lebih tepat dibenahi.
Banyak potensi yang disampaikan DPRD Morut untuk meningkatkan PAD benar. Jika semua wakil rakyat yang duduk di periode ini kemudian focus dalam daerah, mengawasi sector-sektor yang meningkatkan PAD, akan lebih efektif dari pada kunjungan kerja ke Bali.**
DPRD Morut ke Bali, Pelajari Pengelolaan Wisata atau Berwisata,,??
Komentar