Morowali Utara – Persoalan sengketa batas lahan antara dua warga Desa Beteleme, yakni Tumijan/Merry dan Mercy Nana (Cici), kini memasuki babak baru. Warga yang merasa resah atas dugaan campur tangan anggota DPRD Morut, Heny Humbu, berencana melaporkannya secara resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Morut pada Senin, 1 September 2025.
Langkah ini ditempuh karena sikap Heny Humbu dinilai tidak netral, bahkan terkesan berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Warga menilai tindakan tersebut mencederai martabat lembaga DPRD sebagai wakil rakyat.
“Besok kita akan buat pengaduan ke Badan Kehormatan DPRD Morut. Kenapa anggota dewan ini ikut campur padahal urusan ini sudah dimediasi oleh kecamatan untuk cari jalan tengah,” tegas salah satu warga.
Camat Lembo, Benyamin Hambuako, S.Sos, mengaku ikut dibuat bingung. Ia mengungkapkan sempat dimarahi oleh Heny Humbu lewat sambungan telepon saat proses mediasi berlangsung.
“Sudah itu saya bingung juga pak, beliau telpon ke saya marah-marah dia bilang kita berpihak,”ujar Camat Lembo (29/8)
Informasi yang berkembang, salah satu pihak yang dibela Heny Humbu disebut-sebut merupakan tim suksesnya pada Pemilu lalu. Bahkan, Heny bersama seorang konsultan dikabarkan ikut turun melakukan pengukuran lahan tanpa seizin pemilik dan pemerintah desa.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lembo, Jass Tamalagi, menegaskan bahwa pihak kecamatan sudah berupaya menyusun keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, sikap emosional dan campur tangan anggota dewan justru dinilai memperkeruh suasana.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi pada 23 Juli 2025, Heny Humbu sempat mengakui emosinya dalam merespons keluhan warga. “Sy emosi td sm drng,” tulisnya singkat.
Masyarakat menegaskan bahwa laporan ke Badan Kehormatan DPRD Morut penting dilakukan agar lembaga legislatif tetap menjaga wibawa dan integritasnya. DPRD pun diharapkan memberi teguran tegas kepada yang bersangkutan.
Diketahui, Heny Humbu merupakan legislator dari Dapil 3 yang baru pertama kali duduk di DPRD Morut. Ia juga istri dari Kepala Dinas PUPR Morowali Utara. Namun, kiprahnya kini menuai sorotan karena dianggap arogan dan tidak mencerminkan teladan wakil rakyat.
Komentar