MORUT – Masyarakat di Kecamatan Petasia Barat, Morowali Utara, mulai waspada terhadap dampak pasca tambang. Mereka menduga, banjir berlumpur beberapa pekan lalu akibat aktifitas dua perusahaan tambang Nikel di wilayah itu. Lembaga legislatif diminta turut peduli.
Keresahan akan dampak penambangan dan pasca tambang nikel di Petasia Barat khususnya di Desa Mondowe, Korolama, dan Koromatantu sejak lama mencuat. Namun sejauh ini warga hanya bisa protes melalui media sosial.
Hingga pada Rabu (26/4) malam, banjir bercampur lumpur memasuki 110 unit rumah warga Mondowe. Berdasarkan informasi diperoleh dari Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morut, ratusan rumah terendam itu dihuni 350 jiwa warga Mondowe.
Alimuddin Salasah, mengaku khawatir dampak tambang akan bertambah parah. Pria paruh baya ini adalah satu diantara tokoh masyarakat Mondowe. Ia pula yang mengirim surat kepada Ketua DPRD Morut agar dapat menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Mineral Bumi Nusantara (MBN) dan CV Warsita Karya.
“Sebagai tokoh masyarakat Mondowe, saya wajib bersuara. Kami tidak ingin desa ini terdampak parah akibat kehadiran PT MBN dan CV Warsita Karya,” kata Alimuddin Salasah, dihubungi Radar Sulteng, Jumat (28/4).
Menurut dia, banjir serupa sudah terjadi sebanyak lima kali sejak tahun 2000 silam. Kala itu dimulai oleh aktifitas PT Cocoman. Setelah perusahaan tersebut tidak beroperasi, PT MBN kemudian masuk disusul CV Warsita Karya.
Hanya saja kata Alimuddin, PT MBN seakan hilang dari aktifitas penambangan. Pun begitu, kantor PT MBN di Koromatantu masih nampak aktifitasnya. Sementara itu CV Warsita Karya masih dalam tahap pembebasan lahan. Tahap ini juga masih berpolemik.
“Kita meminta kesediaan DPRD sebagai wakil rakyat untuk memediasi masyarakat dengan pihak perusahaan terkait upaya pencegahan dan penanganan dampak tambang,” tandas Alimuddin.
Terpisah, Ketua DPRD Morut Hj Megawati Ambo Asa memastikan telah menerima surat pengaduan masyarakat Mondowe terkait banjir lumpur. Surat itu kemudian direspon dengan penetapan rapat dengar pendapat yang dijadwalkan pada Selasa (2/5).
“Keluhan masyarakat wajib direspon. Surat undangan untuk rapat dengar pendapat juga sudah dijadwalkan Selasa pekan depan (hari ini),” jawab Megawati via whatsapp. (ham)
Komentar