MOROWALI- Lahan seluas 8 Hektar dengan 11 sertifikat dikantongi masyarakat Bahomakmur yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan lahan II Transmigrasi yang diserobot oleh CV. SA dari masyarakat pemegang alas hak. Konflik Agraria Di Morowali, dinilai takunjung usai bahkan perusahaan tidak hanya melakukan penyerobotan, kontraktor mining dari perusahaan tambang nikel PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) tapi juga diduga melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilik lahan.
“Awalnya lahan ini difungsikan untuk perkebunan oleh masyarakat, namun saat ini telah diserobot oleh CV. SA dengan mendirikan bangunan workshop alat berat dan dump truck, mess karyawan, villa, serta kantor,” ungkap Amsar, salah satu pemilik lahan yang jadi sengketa.
Publik menilai seringnya terjadi kasus agraria akibat diduga oknum penegak hukum tidak serius melayani pelaporan penyerobotan lahan justru lebih melayani pelaporan CV. SA yang melaporkan masyarakat pemilik lahan ke Polda Sulteng dengan tuduhan pengancaman dan pemerasan,penggelapan serta pencemaran nama baik.
Lucunya lagiCV. SA juga menggugat masyarakat pemilik lahan yang dianggap merugikan perusahaan dengan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah), padahal jelas laporan masyarakat lebih awal dilaporkan di Polres Morowali bahkan masyarakat pemilik sertifikat tidak pernah menerima ganti rugi seperti tudingan perusahaan dalam laporannya.
Pemberitaan soal sengketa masyarakat dan PT. SA, sudah begitu banyak dan membuat geram Bupati Morowali, Drs. Taslim, kemudian menyambangi kantor CV. SA di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali pada Rabu (22/2/2023). Di sana ia bertemu dengan PJO CV. SA dan mengultimatum pihak CV. SA untuk segera mengosongkan lahan yang menjadi sengketa.
“Kapan mau dikosongkan ini? Lalu kan sudah ada kesepakatan mau dikosongkan, kemudian dipakai lagi. Siapa bilang sertifikat tidak sah? Siapa bilang? Urusan kasus lain, jangan diganggu hak-haknya orang dong. Atau ini hanya skenario yang dibuat untuk menakuti masyarakat saya? Pantas nda saya bupati harus datang bela rakyat saya sama kamu orang yang datang di sini? Pantas?” kata Taslim dengan nada geram kepada PJO CV. SA.
Saat diwawancarai awak media, Taslim mengatakan bahwa tidak sepantasnya Ia harus turun ke lokasi, namun karena keadaan Ia harus melihat kondisi di lapangan. Sebab kasus ini sudah beberapa kali dimediasi, beberapa tahun yang lalu dan sudah ada kesepakatan, tapi oleh pihak Sentosa Abadi tidak ada keseriusan untuk menindaklanjuti itu. Sehingga dirinya turun membatu Pak Camat, Pak Danramil juga Kapolsek untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada pihak Sentosa Abadi untuk betul-betul bisa menghargai hak-hak rakyat.
“saya mohon pimpinan di pusat ya, Pak Presiden, tolong dievaluasi kembali kondisi-kondisi kita hari ini, karena ini adalah Kawasan Strategis Nasional, Objek Vital Nasional, yang kemudian ada segelintir orang, oknum pengusaha yang tidak mau mengindahkan aturan, sehingga ini nanti kemungkinan akan berpotensi terganggunya stabilitas di Kabupaten Morowali, khususnya di kawasan IMIP yang hari ini semua orang berharap IMIP bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Taslim juga memohon kepada pihak Kepolisian untuk tegak lurus membela hak-hak masyarakat, sehingga tidak ada upaya penzoliman dari orang-orang yang hari ini hadir di Bumi Morowali hanya untuk menguras keuntungan di daerahnya. Menanggapi masalah ditersangkakannya beberapa masyarakat oleh Polda Sulteng atas laporan CV. Sentosa Abadi, Taslim merasa hal itu adalah kelucuan dengan ekspresi wajah tersenyum.
“Ini yang lucu, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin rakyat saya datang mengganggu di sini, atau mungkin berhubungan dengan orang SA kalau tidak ada penyebabnya. Karena saya dengar laporannya pencemaran nama baik lah, menghalang-halangi lah, dan lain sebagainya. Tentu ini ada kaitan dengan kasus ini. Sebagaimana manusia biasa, wajar dong kalau sudah berulang-ulang kita tidak dihargai, siapapun pasti akan keceplosan kalimatnya, akan keceplosan bahasanya, termasuk saya sebagai pejabat Bupati ini karena kehilangan kesabaran melihat sikap dari teman-teman Sentosa Abadi ini” Kata Bupati.
“ini yang dijadikan alat lagi melapor ke sana, ini kan lucu. Mohon teman-teman penegak hukum Kepolisian, khususnya Polda melihat secara nyata kasus ini, turun ke lapangan teman-teman Polda, jangan hanya melihat laporannya tidak melihat akar persoalannya, saya mohon. Dan ini sudah sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Morowali, ada masalah lapor ke Polda, tidak dihargai Polres, tidak dihargai Polsek, ada apa? Masyarakat saya orang tidak punya, terus mau ke Palu biayanya berapa? Kan tidak masuk akal. Masyarakat itu sudah menyerahkan lahan loh ke Polres 14 koma sekian hektar, itu uang rakyat, kami beli. Kami hanya berharap Polisi ada di Morowali, pelyanan dekat, tapi tidak dimanfaatkan hari ini. Jadi saran saya, mudah-mudahan teman-teman di Polda bisa mendengarkan ini,” tutup Taslim.
Komentar