Terkait Keluhan Nelayan Tokananaka dan Matube, DPRD Morut akan RDP

BERITAMORUT.COM- Terkait keluhan warga desa Tokananaka dan Matube, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) Hj. Megawati Ambo Asa, S.IP berjanji akan gelar Rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait yang direncanakan bulan ini,

“Dalam waktu dekat kami akan gelar RDP dulu, di upayakan bulan ini untuk mendengarkan semua pihak terkait, dalam hal ini PT. GNI kemudian pihak Syahbandar dan masyarakat, serta perwakilan Pemda,” ujar ketua DPRD Morut selasa 18 mei 2021 kepada media ini.

Sebelumnya Perwakilan masyarakat desa Tokananaka dan desa Matube kecamatan Bungku Utara, kabupaten Morowali Utara (Morut) temui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morut, Syabandar Kolonodale dan Bupati Morut DR. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS menyampaikan aspirasi nelayan lingkar tambang selasa 18 Mei 2021 di Kolonodale,

“Jadi tahun 2020 kami minta di kompensasikan desa dilingkar Tambang, karena kami salah satu desa yang terkena dampak bagi aktiivitas bagi jalur kapal dan pelabuhan kapal di seputaran desa Tokananaka, kami kemarin sempat dimediasi oleh pihak syahbandar dan PT. GNI serta pihak Polsek Petasia. Hasil keputusan lalu saya meminta pihak perusahaan salah satu desa yang boleh dibilang 99% masyarakat nelayan.Jadi kemarin tuntutannya kami, kami minta pihak perusahaan memfasilitasi kami bagang 25 juta, rompong 15 juta per 1 unit, dan dikompensasikan kepada masyarakat saya 2.500.000 per bulan. Itu sekedar usulan, 136 KK saya ada masukan itu.Jadi kemarin diberikan kami kesempatan untuk menunggu hasil, karena menurut mereka akan dilaporkan ke atasan atau bos mereka di pusat. Dan kami dijanji 3 minggu, sampai sekarang ini tidak ada hasilnya. Makanya dengan adanya pergeseran kapal ini yang memang kami merasa menganggu aktivitas kami sebagai masyarakat nelayan, khususnya nelayan bagang, makanya kami tadi, melakukan kunjungan ke DPRD untuk bagaimana meminta pertimbangan dalam meminta membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan tuntutan kami itu. Saat ini kapal bergeser memasuki wilayah operasional nelayan bagang, yang otomatis mempengaruhi pekerjaan nelayan,” ujar Asrar Sondeng Kades Tokananaka via telpon (18/5).

Kades juga menambahkan harusnya kedatangan mereka bisa segera di respon oleh DPRD Morut yang mereka temui,

Harapan warga dan juga pemerintah kecamatan Bungku Utara apa yang menjadi keluhan nelayan lingkar tambang bisa menjadi perhatian DPRD Morut**