MORUT- Kualitas Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dilaksanakan di setiap desa se-Kabupaten Morowali Utara (Morut) ditentukan oleh peran penting Pemerintah desa.
Di sejumlah desa BKK menjadi permasalahan karna diduga pengelolah yang tidak terbuka, persoalan ikut campurnya Pemerintah desa dalam pembelanjaan serta persoalan dalam internal kelompok yang dibentuk itu sendiri.
Yang pernah menjadi sorotan misalkan bantuan belanga bagi kelompok usaha di desa Tingkeao kecamatan Lembo. Bantuan ini bahkan sampai ke meja penegak hukum. Nyaris terjadi keributan dalam penyalurannya.
Bantuan BKK di desa Uluanso, diduga Kepala Desa yang melakukan pembelanjaan sejumlah pengadaan ternak untuk kelompok hingga jadi keluhan warga.
Bantuan BKK untuk kelompok pemuda desa Ensa, dan sejumlah desa lain yang juga menjadi keluhan.
Namun dari sejumlah persoalan BKK yang diduga bermasalah, ada desa juga yang berhasil melaksanakan BKK dengan kualitas yang baik dan bermanfaat bagi warga, salah satunya desa Peleru.
Belajar dari desa Peleru bagaimana Kades Arman Amrullah sukses membuat BKK dan kelompok mendapatkan hasil.
“Alhamdulillah pak sudah menghasilkan, Tinggal yang di Bencue saja depot air minum yang masih menunggu meteran,”ujar Kades Peleru (6/5)
BKK untuk kelompok pemuda desa Peleru diantaranya bantuan sedotan pasir dan cetakan batako, depot air minum, untuk pertanian bantuan penggilingan jagung, bibit jagung, pupuk dan racun hama sudah diterima oleh kelompok masyarakat.
Pemdes Peleru memberi support pelaksanaan BKK yang sesuai dengan kebutuhan warganya.
“Kami dari pemdes memberi saran agar masyarakat bisa lebih baik dan menghasilkan dengan usaha-usaha yang cocok di wilayah Desa peleru,”ujar Arman
Seolah Desa Peleru menunjukan kualitas Pemerintahan yang menerima bantuan BKK yang jadi bagian dari visi misi pemerintah kabupaten Morowali Utara.
Komentar