Aliansi Anti Korupsi Morut Minta KPK Turun Periksa Dana PEN.

MORUT- Aliansi anti korupsi dan peduli pembangunan Morowali Utara (Morut) pertanyakan janji DPRD Morowali Utara membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas sejumlah tuntutan.

Ketua Aliansi Burhanuddin Hamza minta KPK turun tangan nemeriksa sejumlah proyek Dana PEN, Penggunaan dana bansos covid-19, dan rehab rumah jabatan Bupati Morut.

“Saya koordinasi dengan DPRD katanya ada fraksi yang menyatakan tidak perlu bentuk pansus karna DPRD sudah bermitra dengan kejaksaan. Fungsi DPRD adalah pengawasan. Ini KPK harus turun, katanya BPK sudah turun. KPK dengan BPK beda. Aliansi mempertanyakan mengapa tidak dibuatkan pansus. Ada apa dengan DPRD Morut,”ujar Burhanuddin (15/11)

DPRD Morut dalam RDP dengan Aliansi anti korupsi dan Peduli pembangunan Morut tanggal 12 Oktober 2023, janji pembentukan Pansus setelah perayaan HUT ke-10 Morut tanggal 23 Oktober 2023.

“Tolong ini menjadi perhatian, tidak karna satu dua fraksi menolak lantas di diamkan. Fungsi pengawasan DPRD di pertanyakan. Mereka janjikan kemarin setelah ulang tahun Morut, tapi sampai sekarang belum ada progres,” ujarnya

Ada Tiga fraksi yang mendukung Pansus yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB.

Sampai Berita ini tayang kami masih mencoba konfirmasi kepada pimpinan DPRD Morut.