PALU- Terima bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali Utara (Morut), yang di serahkan oleh ketua DPRD Morowali Utara Hj. Megawati Ambo Asa pada Januari 2023, serta adanya pesan untuk tidak mempublikasikan penerimaan bantuan ini, menjadi tanda tanya, termasuk bagi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Utara (IP2MMU) di Kompleks Perumahan Dosen ( Perdos) Untad Palu.
Ketua IP2MMU Palu Moh. Resa membuka hal ini saat media menanyakan komunikasi dengan Pemda saat ini.
“Klu yg 50 jt org pemda sendiri yg belikan kanda… Dalam bentuk barang. Ada semua sdh disekret barang nya… Yg serahkan lalu ibu mega.. Sempat lalu kami mau buat pamflet ucapan terimakasih, tapi mereka tidak perbolehkan krn lambat diserahkan,” tulis ketua IP2MMU kepada media ini (3/9)
Bantuan tersebut berupa kipas angin 2 buah, kompor gas 2 tungku 1 buah, kursi lipat 12 buah,, lemari berkas 1 buah,, meja plastik 2 buah, PC komputer 1 unit, plakat organisasi 1 buah,, printer 1 unit, rak buku 1 buah, rice cooker 1 buah, sound system 1 unit.
Bantuan dari Pemda Morut yang menyerahkan ketua DPRD Morut di saksikan Kabag Adpum Krispen Masu tentu jadi pertanyaan.
Bahkan ketua IP2MMU pun mengaku bingung dari siapa sebenarnya bantuan ini. Pemda dan DPRD Morut sendiri tidak pernah mempublikasikan kegiatan ini.
Bantuan ini diduga bersumber dari dana pokir ketua DPRD Morut tahun 2022 yang dilaksanakan sudah di bulan Januari 2023.
Kabag Adpum menjelaskan soal bantuan tersebut,
“Itu penyerahan langsung yg dihadiri oleh Ibu Megawati sy lupa pelaksanaanx tgl berapa. Krn sulit ketemu wkt yg tepat (jadwal kegiatan masing2 harus saling menyesuaikan) maka penyerahanx itu tatunda2, ibu Mega mau beliau hadir langsung sekalian bertemu dgn adik2 mahasiswa. Dan wkt itu ada baliho, sy sbnrx tdk mau foto, tp tnyata ada jg foto pak bupati dan Wabup di baliho itu,”tulis Krispen (3/9)
Krispen juga menambahkan bantuan tersebut dari Pokir ketua DPRD Morut,
“Kalau ndak salah bantuan itu dari pokirnya,” tulis Krispen
Bantuan ini tentu patut diberi apresiasi sebagai upaya membantu mahasiswa. Tetapi keterbukaan dalam pengelolaan APBD menjadi penting di perhatikan. Apalagi perwakilan eksekutif dan legislatif hadir, ini potret yang menjadi penilaian publik.
Bahkan pengurus di arahkan untuk segera mengajukan proposal melengkapi kebutuhan sekertariat mahasiwa. Yang memerintahkan membuat proposal adalah Bupati, proposal ini juga langsung di disposisi tetapi tidak ada anggaran yang tersedia.
Komentar