oleh

Kadis Pertanian Morut Ikuti Rekomendasi Surat Parpol, Yang Diduga Palsukan Tanda Tangan Andri Sondeng.

MORUT- Ini surat yang diduga palsu, jadi dasar kadis Pertanian Morowali Utara pending bantuan Pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Morowali Utara (Morut) untuk petani di Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato.

Foto: Surat yang diduga palsukan tanda tangan anggota Dewan

Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Morowali Utara, Nomor: C-001/DPC-PBB/Morut/IV/2023 tanggal 08 April 2023 perihal rekomendasi PBB Morut. Dalam suratnya PBB Morut merekomendasi Muhammad Rizal Ishak sebagai pengurus PBB Morut untuk mengurus 11 Pokir anggota DPRD Morut Andri Muhammad, MPH yang dikabarkan telah pindah partai politik (Parpol).

“Itu pokir itu yang bikin bingung ada surat masuk yang merekomendasikan pak siapa itu…. Saya konfirmasi ke beliau lalu katanya dia akui ditiru. Mereka itu kemarin dari ketua PBB katanya pengganti beliau hasil penunjukan dari Propinsi katanya pak ustad Sigit, dia tegas waktu itu jangan dulu di salurkan. Karna katanya kami punya hak. Kemudian ada lagi diutus dari Baturube dan dari Mamosalato, makanya kita ini bingung pak. Jangan sampe nanti kita salurkan muncul ini mengaku…,jadi lebih baik Saya pending”ujar Kadis Pertanian via sambungan telpon (18/7)

Tanda tangan Andri Muhammad, SH dalam surat ini diduga palsu.

“Saya sampaikan, saya tidak pernah menandatangani surat itu. Tanda tangan saya di palsukan,” ujar Andri Muhammad atau lebih dikenal Andri Sondeng saat di wawancarai media.

Andri Sondeng juga menyoroti sikap kapala dinas Pertanian. Tugas seorang kepala Dinas adalah sebagai pelaksana keputusan anggaran yang ditetapkan secara bersama sama oleh DPRD dan Bupati. Bukan menjadi aktor Politik yang memainkan masa transisi pemilu bersama sikap hipokrit dari oknum pengurus partai yang seolah seolah bertindak sebagai anggota dewan. Bahkan dia menegaskan pemalsuan tanda tangan dalam surat tersebut adalah perbuatan pidana.

Bahkan dalam postingan sosial medianya, Andri Sondeng mengingatkan Bupati Morowali Utara,

“Kepada Bupati Morut, kami juga ingin mengingatkan untuk mendisiplinkan bawahan anda untuk tidak masuk kedalam urusan politik lembaga DPRD, sebagai lembaga representasi rakyat, kita semua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mempertanggungjawabkan hak budgeting yang di susun bersama dalam perda demi distribusi hasil pajak rakyat dan penerimaan negara kepada konstituen “rakyat pemegang mandat” yang memilih kita semua dalam pemilu.. Bukan hanya Bupati yang memiliki hak budegting dan politik anggaran, dan seolah olah DPRD harus memberikan karpet merah untuk menyerahkan semua hak budegting itu, untuk anda pakai seorang diri,”tulis Andri Sondeng

Sementara pengurus PBB Morut Sugiatno, SH yang dikonfirmasi media ini terkait pernyataan Kadis Pertanian, enggan banyak berkomentar banyak,

“Wa’alaikum Salam…
Baik, saya masih dalam Perjalanan kepedalaman, nanti ada jaringan baik, saya berkabar🙏,” tulis Sugiatno atau biasa di sapa Ustad Sigit via pesan whatsapp (19/7)

Diduga Kadis Pertanian Morut terlibat mengatur rekanan dalam sejumlah Pokir Anggota DPRD Morut Andri Sondeng.

Komentar

News Feed