oleh

Kadis Pariwisata Morut Tanggapi Pemberitaan Proyek Teletabis Tahun 2022.

-BERITA MORUT-3,707 views

MORUT- Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Morowali Utara, Gatot Susilo Eko Budiyanto,S.Kom, menepis pemberitaan yang viral disejumlah media online, bahwa Proyek Destinasi Teletubiess yang dibangun Tahun Anggaran 2022 itu Mangkrak.

Ia menjelaskan bahwa, Proyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan dari instansi terkait, dalam hal ini Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam hasil pemeriksaan, segala proses tidak ada yang menyalahi aturan, kendati dalam perjalanannya terjadi kelambatan pekerjaan yang berbuntut pada pemutusan kontrak kerja antara pihak rekanan CV. Indora Guna Bangsa, dengan instansi Disparpora.

Atas keterlambatan pekerjaan, selain pemutusan kontrak kerja, pihak rekanan CV. Indora Guna Bangsa, juga dibebankan oleh BPK untuk membayar dana jaminan atas pekerjaan.

“Menyangkut pekerjaan itu, sudah dilakukan pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK, dan semua proses sesuai dengan aturan. Hanya karena keterlambatan pihak rekanan dalam proses penyelesaian pekerjaan, sehingga kami lakukan pemutusan kontrak, dan atas hasil temuan BPK, pihak rekanan diperintahkan BPK membayar dana jaminan pekerjaan,” ungkap Gatot

Sementara untuk denda per 1 januari 2023 berjalan selama 50 hari, sudah diselesaikan saat pencairan sesuai volume pekerjaan dilakukan oleh pihak rekanan.

Melalui sambungan telpon, Gatot lanjut menjelaskan, bahwa proyek pembangunan infrastruktur obyek wisata di Bukit Teletubiess itu, saat ini sedang dalam proses penyelesaian, dengan memanfaatkan sisa anggaran yang masih tersisa.

Meski demikian, Kadis Gatot tidak menampik issue yang beredar tentang adanya modus oknum yang mencoba memanfaatkan situasi meminta “fee” dengan dalih untuk memuluskan proses lelang tender atas proyek di instansi Disparpora itu.

“Menyangkut issue yang viral tentang adanya fee, itu kami tidak tau. Justru Kami kaget setelah membaca dari pemberitaan media. Kalau toh itu ada fee dalam proses pengurusan, itu berarti antara pihak rekanan dan person. Sekali lagi saya tegaskan, itu diluar kewenangan kami, dan itu oknum,” tegas Gatot.*(Tim)

Komentar

News Feed