Pertanyakan hasil pemeriksaan Kades Maralee terkait penggunaan Dana Desa dan ADD, BPD temui Inspektorat Morut

BERITA MORUT3,186 views

MOROWALI UTARA- Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maralee, Kecamatan Petasia Barat, mendatangi Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Selasa (11/10/2022).

Kehadiran mereka untuk mempertanyakan hasil pemeriksaan khusus (Pemsus) terhadap Kepala Desa Maralee, Harman Palesa, terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama beberapa tahun anggaran.

Pengurus BPD yang dipimpin ketuanya AD Kaope diterima Irban Wilayah I Seprianto Petolawa, S.Pt, auditor Jemy Okbertan Tompira, S.Pt, Anette Lassa, S.Sos dan Erly Suryani Pamuna, S.S.

Plt. Inspektur Romel Erwin Tungka, S.Pt menyusul bergabung saat pertemuan itu tengah berlangsung.

“Kami ingin tahu sudah sampai dimana pemeriksaan itu. Apakah sudah selesai atau belum, soalnya sudah lama sekali,” kata Elkada S. Lawandi, Wakil Ketua BPD Maralee, kepada tim inspektorat.

Sebelum ke inspektorat, pengurus BPD Maralee sudah bertemu dengan Bupati Morut untuk mempertanyakan laporan mereka. Bupati kemudian mengarahkan mereka untuk bertemu inspektorat. Setelah mendapatkan konfirmasi dari inspektorat, mereka akan menghadap kembali ke bupati.

Diuraikan, setahun yang lalu tepatnya pada 6 September 2021 pengurus BPD Maralee menyurat ke Bupati Morut yang intinya bermohon agar penggunaan ADD tahun 2017 s/d 2020 di desa itu dapat diaudit kembali.

Dalam laporan itu disebutkan, dalam kurun waktu beberapa tahun penggunaan dana tersebut tidak jelas dan tidak diketahui BPD. Padahal sesuai ketentuan BPD harus ikut menandatangani rincian penggunaan dana tersebut.

Atas laporan tersebut, Bupati Morut Delis J. Hehi kemudian memberi disposisi kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus.

Hasil pemeriksaan itulah yang ingin dikonfirmasikan BPD Maralee kepada inspektorat. Karena hingga saat ini tidak jelas apa hasil Pemsus tersebut.

Setelah membahas cukup panjang-lebar terkait beberapa item pekerjaan fisik yang dilaporkan, pihak inspektorat menyatakan hasil pemeriksaan itu akan dilaporkan dulu kepada bupati yang memberi tugas pemeriksaan khusus.

“Belum bisa dibocorkan hasil pemeriksaan. Harus dilaporkan dulu ke pak bupati,” jelas Jemy Tompira.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Inspektur Romel Tungka banyak menjelaskan hubungan kerja antara kepala desa dan BPD sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam pertemuan antara BPD Maralee dengan inspektorat tersebut terungkap bahwa semua pekerjaan fisik yang menggunakan dana ADD/DD di Maralee ternyata dikerjakan sendiri oleh kepala desa.

“Kami di BPD tidak tahu apa-apa. Bagaimana pertanggungjawabannya kami tidak tahu dan kami tidak pernah lihat,” tegas Ketua BPD Maralee.

Dalam laporannya kepada Bupati Morut, BPD Maralee memohon kiranya tim inspektorat mengaudit kembali penggunaan dana terhadap 11 item pekerjaan sejak tahun 2017 hingga 2020. Ini belum terhitung penggunaan dana tahun anggaran 2021 dan 2022.

Salah satu pekerjaan yang dipermasalahkan adalah pembangunan Balai Desa Maralee. Gedung ini menggunakan dana APBDes tahun 2018 dan 2019. Anggaran yang digelontorkan sudah mencapai sekitar Rp 450 juta, namun bangunannya amburadul.

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, atap balai desa ini bocor di sana-sini. Jelas sekali pekerjaannya tidak beres. Sangat aneh kalau bangunan ini bernilai sampai Rp 450 juta.

Keanehan lainnya yang dilaporkan kepada inspektorat di antaranya keberadaan Bumdes Desa Maralee. Pada tahun 2017/2018 kepengurusannya bubar. Saat itu tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atau yang menandatangani pertanggungjawaban keuangan.

Berikutnya, bangunan PAUD TK Debora Desa Maralee anggarannya tidak jelas. Begitu juga galian saluran air kali Korowounde dan kali Wuabana, anggarannya juga tidak jelas.

Pekerjaan fisik lainnya yang dinilai tidak jelas adalah pembuatan pagar lapangan sepakbola, dana pembangunan pos kamling dan taman desa, penggunaan dana Covid-19, riol pada jalan lingkungan dan dana pembuatan talud kuburan baru.

Anggota BPD Maralee Irta Moris Taua yang ikut ke inspektorat mengatakan pihaknya sangat berharap agar Inspektorat dapat mengungkap semua kejanggalan dalam hal penggunaan dana DD/ADD di Maralee.

“Kami ini dipilih masyarakat jadi wajar kalau kami mempertanyakan dana negara/daerah yang tidak jelas penggunaannya,” tambahnya.**

Komentar