DPRD Morut Panggil Sejumlah Pihak Terkait Kisruh Puskesmas Baturube

BERITA MORUT898 views
Foto Puskesmas Baturube. Sumber akun Facebook Puskesmas

MOROWALI UTARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) akhirnya jadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi I DPRD Morut dengan Perwakilan tenaga honorer Puskesmas Baturube, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Baturube, Senin 29 Agustus 2022.

Hal ini disampaikan anggota komisi I DPRD Morut Yaristan Palesa, SH kepada media ini,

“Kami sudah jadwalkan RDP menindaklanjuti pengaduan honorer Puskesmas Baturube. RDP akan dilaksanakan hari senin 29 Agustus 2022 jam 10.00 wita di ruang rapat komisi I,” ujar Yaristan Palesa, SH kepada media ini

Anggota komisi I DPRD Morut Yaristan Palesa, SH juga menindaklanjuti soal mogok pegawai Puskesmas Baturube dengan bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan. Berikut kutipan percakapan Whatsapp antara Yaristan Palesa, SH dan Kepala Dinas Kesehatan Alno Berniat, SKM, M.Kes. Yang diteruskan Yaristan Palesa kepada Redaksi,

“Selamat siang pak kadis,, bagaimana penanganan soal kisruh pegawai di puskesmas Baturube terkait pemotongan lembur pegawainya,, info dari media terjadi mogok akibat potongan lembur pegawai,, dan bidan desa di tarik untuk menggantikan,, mohon di tindaklanjuti,, kami juga dari komisi I akan melakukan RDP dalam minggu depan terkait hal tersebut, sebagai wakil rakyat patut kami pertanyakan sebagai pendahuluan sebelum RDP sebagai fungsi pengawasan. Tks,” Tulis Yaristan Palesa

Berikut kutipan jawaban dari Kadis Kesehatan Morut,

“Trimakasih.. Saya baru pulang dari puskesmas Baturube..Di Puskesmas Baturube saya melaksanakan pertemuan dengan seluruh staf puskesmas baturube termasuk tenaga honor yang mogok dan dihadiri juga kepala puskesmas. Dalam pertemuan saya melakukan klarifikasi dengan menanyakan langsung sebagai berikut

(1). Tentang berita pemotongan uang lembur untuk membeli ac..Saya menanyakan langsung apakah benar ada pemotongan uang lembur dari kapus untuk membeli AC. Jawaban mereka bukan pemotongan, hanya kapus mengatakan bahwa kapus tidak akan membayarkan uang lembur karena menurut kapus tidak ada lembur ..Jadwal shift tugas rawat nginap hanya bersifat pemindahan jam kerja. Kalau staf yang masuk malam maka besok pagi sampai malam libur..Menurut kapus jika dihitung jam kerja 42 jam dalam satu minggu Malahan tidak cukup..Ada 16 perawat yang bertugas diruang rawat inap di bagi dalam beberapa shift. Kapus hanya bayarkan uang lembur dokter dan petugas laboratorium karena dokter hanya 1 orang dan petugas lab juga 1 orang. Menurut kapus uang lembur yang cair hanya kurang lebih 7 juta..Tidak masuk diakal yang sebesar itu dipakai membeli ac sebanyak 15 Unit.

(2). Yang dipermasalahkan tentang petugas rujukan meminta bayar ches jika merujuk. Saya tanyakan apakah BPJS langsung membayar tunai setiap kali merujuk pasien? Mereka jawab tidak. Siapa yang bayar petugas rujukan dan membeli BBM mobil setiap kali merujuk? Mereka meniawab bahwa kapus dulu. Saya tanya bendahara berapa lama setelah mengajukan klaim baru dibayar BPJS? dia menyampaikan bahwa untuk klaim bulan november dan desember 2021 saja baru cair awal Agustus 2022, berarti sekitar 8 bulan.Menurut kapus setiap kali merujuk kapus tidak langsung memberikan uang secara penuh agar mereka membuat Pertanggungjawaban untuk klaim ke BPJS. Pembayaran rujukan dalam bentuk pelayanan. Menurut kapus setiap orang yang terlibat dalam mendukung pelayanan rujukan juga harus diperhatikan..Menurut kapus harus sama rasa sekalipun tidak sama tata..sesuai beban kerja masing-masing.

(3).Diakhir pertemuan saya sudah berhasil damaikan mereka dengan berjabat tangan..Saya sarankan bahwa setiap keputusan yang akan diambil harus dibicarakan bersama dalam forum minilokarya.

Saya sudah tegaskan kepada kapus bahwa setiap kebijakan yang dijalankan harus dibicarakan dan hasilnya dituangkan dalam notulen rapat.Jika ada permasalahan gunakan mekanisme yang benar Setiap permasalahan harus diajukan dulu kepada saya sebagai kadis selaku penanggungjawab.Baru langsung ke media atau melapor ke Bupati dan Wakil Bupati. Harus punya etika dan harus saling menghargai Ini sudah menjadi komsumsi publik baru saya tahu,” Jawaban Kadis Kesehatan atas pertanyaan anggota DPRD Morut.**

Komentar