Wabup Morut ingatkan pentingnya validitas data setiap instansi agar tidak menimbulkan masalah

BERITA MORUT482 views

Kolonodale, MCDD – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K mengingatkan pentingnya kesamaan dan validitas data di setiap unit kerja agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Pengalaman kita selama ini, berulangkali data-data penting berbeda mulai dari tingkat operator, Sub-bagian hingga pimpinan OPD, ini sangat membahayakan kita dalam pengelolaan pemerintahan,” jelasnya.

Hal itu disampaikan Wabup pada kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Uji Coba Pemanfaatan Aplikasi Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ruang Pola Kantor Bupati Morut di Kolonodale, Senin.

Pada kesempatan itu hadir pula Sekda Morut Musda Guntur, Asisten I Victor Tamehi, serta para operator dari bagian sekretariat pada masing-masing OPD lingkup Pemda Morut.

Sosialisasi aplikasi ini disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Morut Krispen H. Masu, S.STP, M.Si yang kini sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Pim) 2.

Dengan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan serta proses verifikasi laporan lebih cepat dilaksanakan. Sehingga apabila ada perbaikan data maka dapat secepat mungkin dilakukan.

Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk dapat menampilkan capaian kinerja pemerintah daerah setiap tahun yang nantinya akan menjadi dasar perancangan rencana kerja di tahun berikutnya.

Wabup Djira menyambut baik adanya aplikasi yang dirancang dan dipaparkan Kabag Pemerintahan tersebut. Inovasi seperti ini patut diapresiasi dan sangat berharga bagi daerah ini khususnya dalam menunjang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke pusat.

“Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke pusat ini merupakan kewajiban kita. Selama ini data yang dibutuhkan seringkali bermasalah, berbeda-beda, bahkan tidak valid,” katanya mengingatkan

Wabup menambahkan, kendala yang seringkali ditemukan di lapangan tidak semuanya akibat dari sistemnya tetapi juga dari manajemen yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri yang terkadang kurang sinkron.

“Dengan aplikasi ini diharapkan menjadi solusi dalam sistem pelaporan sehingga sara tang dibutuhkan menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (Ryo/Ale)

Komentar