oleh

𝐁𝐈𝐌𝐁𝐈𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐈𝐒 𝐏𝐄𝐍𝐘𝐔𝐒𝐔𝐍𝐀𝐍 𝐃𝐎𝐊𝐔𝐌𝐄𝐍 𝐑𝐏𝐉𝐌𝐃𝐄𝐒 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐒𝐄𝐋𝐀𝐑𝐀𝐒𝐊𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐑𝐏𝐉𝐌𝐃 𝐊𝐀𝐁𝐔𝐏𝐀𝐓𝐄𝐍 𝐏𝐎𝐒𝐎 𝐓𝐀𝐇𝐔𝐍 𝐀𝐍𝐆𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟐.

POSO- Dalam sambutan tertulis Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), Frits Sampurnama, S.H., M.A.P., mengatakan Pasal 78 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa.

𝗣𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗵𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗵𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗮𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗯𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁. 𝗛𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮 (𝗔𝗗𝗗) 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮 (𝗗𝗗) 𝗺𝗲𝗻𝘂𝗻𝗷𝘂𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗸𝗮𝗽𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗮 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗳.

Penyusunan RPJM Desa juga harus melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa, dengan harapan produk yang dihasilkan akan menyerap semua aspirasi dari semua komponen masyarakat.

“Saya berharap kedepan semua desa di Kabupaten Poso dapat mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan desa sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Untuk itu kepada para Peserta Bimtek agar 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗶𝗸𝘂𝘁𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶-𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗡𝗮𝗿𝗮𝘀𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗶𝘂𝘀 𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗮𝗸𝘁𝗶𝗳 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝘀𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗸𝘂𝘀𝗶 yang nanti akan disediakan waktunya oleh para Pemateri sehingga Materi Bimtek lebih mudah dipahami dan bisa segera diaplikasikan di desa masing-masing.” Tandasnya.

Kabid Pemerintahan Desa, Ridwan Bempah, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Panitia menambahkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai konsekuensinya, 𝗱𝗲𝘀𝗮 𝗯𝗲𝗿𝗸𝗲𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘆𝘂𝘀𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝘀𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶 𝗸𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗰𝘂 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, kepala desa wajib menyusun RPJM Desa 3 bulan setelah dilantik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso, Frits Sampurnama, S.H., M.A.P., Kaban Bapelitbangda Kabupaten Poso, Drs. Yus Madoli, M,Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso, Reza A.M. Rangga, M.Si., Kepala OPD Lingkup Pemda Poso, Para Camat, 80 Kepala Desa terpilih, BPD, Sekretaris Desa, Para Operator Desa serta Tamu Undangan lainnya. Bertempat di Gedung Pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Poso, Rabu 12/01/2022.

Sumber (Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Poso)
#kominfosandiposo
#bidangikp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed