JOKOWI BERHARAP INDONESIA MENJADI NEGARA EXPORTIR HASIL PERIKANAN TERKEMUKA
Oleh Hasanuddin Atjo, Tim Pakar Menko Maritim dan Investasi.
Presiden Joko Widodo, berharap Indonesia mampu menjadi negara eksportir hasil perikanan terkemuka setidaknya masuk dalam kelompok 5 besar dunia, di lima tahun akan datang, tahun 2024.
Saat ini , Indonesia yang di claim sebagai negara maritim terbesar, hanya berada di peringkat ke 15 diantara negara pengekspor hasil perikanan dunia.
Data BPS yang diolah Ditjen PDS, KKP (2019) menunjukkan bahwa devisa dari ekspor hasil Perikanan Indonesia hanya USD 4,5 milyar, dibawah Thailand USD 8,5 milyar (peringkat 3) dan Vietnam USD 7,9 milyar (peringkat 4).
Dari USD 4,5 milyar devisa hasil perikanan Indonesia, kontribusi udang terbesar (34, 83%), Tuna Cakalang (15,14%), Cumi- Sotong dan Gurita (11,27%), Kepiting dan Rajungan (7,97%), dan Rumput laut (6,58%).
Dan untuk berada di kelompok 5 besar dunia setidaknya Indonesia harus meningkatkan devisa hasil perikanan minimal dua kali lipat atau senilai USD 9 milyar.
Obsesi Presiden Jokowi tentunya sangat beralasan. Pertama, data BPS (2015) potensi sumberdaya maritim Nasional sebesar USD 1.330 milyar, dan 48 persen dari potensi berada di sektor Kelautan dan Perikanan atau USD 638,40 milyar.
Selanjutnya potensi USD 638,40. itu sekitar 33 persen di akuakultur (budidaya perikanan), 29 persen dari bioteknologi laut, 18 persen pengelolaan pulau kecil 15 persen pengolahan hasil perikanan , 2,5 persen pengelolaan mangrove dan 2 persen perikanan tangkap
Kedua panjang garis pantai negeri ini nomor 2 setelah Canada, yaitu 99.083 km, sementara Vietnam dan Thailand masing masing 3.444 dan 3.219 km tetapi mampu meberi devisa hampir dua kali Indonesia.
Dengan sejumlah keunggulan itu, maka dalam penyampaian visi misi Jokowi-Ma’ruf ada 7 janji dari 100 janji, dan 3 major project dari 41, yang berhubungan obsesi sebagai negara eksportir hasil perikanan terkemuka.
Tiga major project yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah (1) Penguatan jaminan usaha serta 350 koorporasi Petani-Nelayan; (2) Revitalisasi tambak pada sentra produksi udang dan bandeng ; (3) Integrasi pelabuhan perikanan, fish market bertaraf internasional.
Harapan presiden Joko Widodo telah diterjemahkan kementrian teknis Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan industri udang dan tuna dalam kurun waktu 2020-2024. Khusus udang telah diproyeksikan peningkatan produksi dan nilai sebesar 250 persen.
Pada tahun 2019 , produksi udang nasional sekitar 517.397 ton dan diakhir 2024 menjadi 1.290.000 ton (meningkat sebesar 772.608 ton). Selanjutnya dari nilai ekspor diharapkan meningkat dari USD 1,67 milyar (23,48 triliun rupiah) menjadi USD 4,18 milyar (58,48 triliun rupiah).
Kawasan timur Indonesia manjadi salah satu harapan tujuan investasi di sektor kelautan dan Perikanan. Dan untuk tujuan itu, diharapkan dalam RPJMD Provinsi, kabupaten dan kota mengakomodir program yang menjadi harapan presiden Jokowi.
Gubernur terpilih Sulawesi Tengah Pilgub tahun 2020, Rusdi Mastura akan menjadikan sektor ini sebagai salah satu lokomotif ekonomi di daerah ini sebagai upaya perbaikan fiskal daerah yang masih rendah (peringkat 25 ), mengurangi angka kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang masih tinggi.
Obsesi Rusdi Mastura menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya komoditi udang sebagai lokomotif, sesungguhnya beralasan karena panjang garis pantai daerah ini sekitar 6.600 km atau dua kali panjang garis pantai Vietnam dan Thailand. Selain itu daerah ini juga memiliki empat kawasan yaitu selat Makasar, tekuk Tomini, tekuk Tolo, laut Sulawesi.
Sejumlah kalangan yang dimintai pendapat menilai bahwa gagasan dan obsesi Rusdi Mastura relevan dengan harapan Presiden Jokowi menjadi Negara pengekspor hasil perikanan terkemuka dunia. Dan berharap Rusdi Mastura mampu mewujudkan obsesinya.
Karenanya, setelah resmi dilantik, gubernur terpilih Rusdi Mastura segera menyusun RPJMD 2020 – 2025 dan memasukkan janjinya disaat sosialisasi maupun dalam penyampaian visi dan misi di saat debat terbuka.
RPJMD dinilai penting dan strategis karena disamping untuk panduan penyusunan RKPD OPD, setiap tahun, juga menjadi referensi bagi kabupaten kota dalam menyusun RPJMDnya. Diharapkan RPJMD kabupaten dan kota inline (selaras) dengan RPJMD provinsi maupun RPJMN. SEMOGA*(Sumber: Akun FB Hasanuddin Atjo)
Komentar