▪︎OPINI – MENAKAR MORAL POLITISI DI TENGAH PANDEMI COVID-19▪︎
Oleh; Heandly Mangkali, SKM
Menurut Wantah (2005) Moral merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah serta baik atau buruknya suatu perilaku pada diri seseorang.
Russel Swanburg mendefinisikan Moral adalah suatu pernyataan dari pemikiran yang berhubungan atau berkaitan dengan keantusiasan seseorang di dalam bekerja, yang mana hal itu dapat merangsang perilaku seseorang.
Moralitas adalah subyektif ; subyektivitas adalah sebuah obyektivitas.
Lalu bagaimanakah moralitas pejabat publik, anggota DPRD ditengah pandemi covid-19?
Wabah covid-19 (corona) punya banyak cerita, cerita yang paling seru dan menguras emosi, membuat kesedihan, kebahagiaan, rasa kagum, dan pujian pun menghampiri para petugas gugus covid-19, mulai dari petugas kesehatan yang bertugas di rumah sakit (RS), diposko perbatasan, dan didesa.
Peran POLRI pun menjadi pujian ketika kebijakan social distancing (pembatasan sosial) diberlakukan, maka personil kepolisian tidak pernah lelah siang dan malam memberi edukasi warga untuk tetap tinggal dirumah, dalam mencegah penularan wabah covid 19 yang bisa saja dengan cepat terjadi melalui transmisi lokal. Bahkan POLRI, termasuk Polres Morowali Utara dan jajarannya nyata ikut memberikan bantuan kepada masyarakat.
Aparat TNI sendiri terutama Kodim 1311 Morowali terjun langsung dilapangan, bahkan berperan dalam mendistribusikan bantuan, serta secara mandiri mendonasikan Alat Pelindung Diri (APD) yang bisa digunakan dalam “perang” melawan covid-19.
Tidak mau ketinggalan, maka sejumlah anggota DPRD Morut langsung turun menemui dan menyerahkan bantuan bagi warga terdampak, baik dari partai maupun perseorangan. Tetapi dibalik sisi positif yang dilakukan, berhembus kabar tak sedap dari lembaga terhormat itu, desas desus ada peran oknum wakil rakyat, dalam pengadaan telur ayam bantuan pun santer menjadi pembicaraan.
Seandainya telur yang di adakan tidak bermasalah, mungkin hembusan cerita ini tidak akan kemana mana, tetapi nyatanya di beberapa desa di kecamatan petasia barat, masyarakat menerima telur dalam kondisi tidak baik (busuk). Fakta ini kemudian sulit dijelaskan ke publik, terkait SIAPA YANG BERPERAN DALAM PENGADAAN TELUR,,?? Fakta lain bahwa pengadaan kendaraan dinas (randis) jelas melukai hati masyarakat, apapun alasannya, ditengah covid-19 maka dianggap tidak urgensi, jika nurani yang di kedepankan. Karna kita dapat saksikan jelas, dimana warga berlomba bahkan membludak saat pasar murah, hanya untuk mendapatkan sembako yang dijual dengan subsidi harga.
Kita sedang menyaksikan, dipertontonkan perilaku politisi yang bertolak belakang dengan prinsip prinsip moralitas. Politik dan moralitas seharusnya menyatu, menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian dan tindakan politik, karena itu, seorang pemimpin mesti bisa menjadi suri teladan dalam segala perbuatannya. Tapi apa lacur, realitas menjauh dari impian.
Apakah kedudukan politik berangkat untuk meneguhkan niat, serta ikhtiar menjadikan politik untuk meninggikan derajat martabat kemanusiaan, atau sudah bergeser menjadi ruang menyuburkan keserakahan dan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kita kemudian tidak salah memberi penilaian, bahwa kepemimpinan oknum, yang selalu melekat predikat wakil rakyat, dilantik dibawah sumpah, sedang mengalami anjloknya moralitas, bahkan defisit akhlak kepemimpinan juga tampak terlihat. Tidak menunjukan empati terhadap penderitaan rakyat ditengah pandemi.
Komentar