oleh

Punya Fungsi Pengawasan, DPRD Morut Tidak di Undang Dalam Penyelesaian Soal Pasar Beteleme

Punya Fungsi Pengawasan, DPRD Morut Tidak di Undang Dalam Penyelesaian Soal Pasar Beteleme

 

BERITAMORUT.COM- Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut) Jeffisa Putra.A atau disapa Bung Jeff mengomentari soal penyelesaian dugaan pungutan liar (Pungli) pasar Beteleme, Bung Jeff menilai DPRD tidak di anggap, karena tidak ada pemberitahuan dalam rapat tersebut, dari daftar peserta yang kami terima sama sekali tidak melibatkan unsur wakil rakyat pada pertemuan hari jumat 16 juli 2021 di kantor kecamatan Lembo,

“Sore sodara.. Tidak dapat pemberitahuan sodaraku. Mereka sudah tidak menganggap DPRD bagian dari pengawasan kayaknya sehingga tidak dilibatkan dalam situasi tersebut,”ungkap Bung Jeff saat dikonfirmasi media ini (19/7)

Hasil Rapat Tim gabungan soal dugaan pungutan liar (Pungli) di pasar Beteleme Kecamatan Lembo jumat 16 juli 2021 yang disampaikan Inspektur Frits Sam Purnama Kandori, SH, MAP kepada media ini

“Pada hari Jumat di Kantor Camat Lembo di Beteleme yang diikuti oleh :
1. Wakapolres Morut sebagai ketua Saber Pungli Kab. Morowali Utara.
2. Inspektur, Inspekorat Kab. Morut.
3. Sekretaris Inspektorat.
4. Perwakilan dari Dinas Perindagkop.
5. Perwakilan Dinas Pendapatan.
6.Perwakilan Satpol PP.
7. Perwakilan bag Hukum.
8. Perwakilan warga pasar.
9. Pengurus Pasar.
Berdasarkan penelusuran tentang dugaan korupsi dalam rapat tersebut ditemukan fakta al :
1. Bahwa pasar tersebut di bangun oleh Pemerintah Pusat dgn anggaran APBN.
2. Bahwa sampai saat ini, pasar tersebut belum diserah oleh Kementerian kepada Pemda.
3. Bahwa ketika pasar tersebut telah terisi, masih banyak hal yang jadi masalah yaitu al, masalah air, masalah lampu, masalah kebersihan pasar.
4. Untuk menanggulangi hal tsb maka dibentuklah rapat warga pasar.
5. Kesimpulannya dibentuklah pengurus yang akan melakukan tugas mengatur masalah air, lampu, sampah dan lain-lain. Dan pasar membayar sesuai kesepakatan.
Setelah melakukan pendalaman atas kasus dugaan adanya pungli di pasar Beteleme, tim Saber Pungli yang diketuai oleh Wakapolres berkesimpulan bahwa :
a. Tidak ditemui indikasi adanya dugaan Pungli, karena semua data dan administari yang disampaikan pengurus lengkap dan dan terkumpul telah dimanfaatkan dan masih ada dana sisa yang bisa dipertangjawabkan.
2. Disarankan pada pihak pengurus pasar agar dalam pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
3. Tidak ditemukan adanya pejabat atau ASN yang dianggap terlibat dalam dugaan pungli tersebut.
Demikian pres realis.
(Frits Sam P. Kandori, SH, MAP)”

Pertemuan ini pun menjadi tanda tanya, mengapa DPRD Morut sebagai lembaga wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan tidak dilibatkan. Persoalan pasar Beteleme pertama kali dikeluhkan pedagang kepada anggota komisi II DPRD Morut Indrawati Balirante,SE. Saat menerima keluhan pedagang, Anggota DPRD Morut tersebut langsung meninjau ke lapangan, dan ditindak lanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 24 Mei 2021 dan DPRD Morut kembali meninjau langsung kondisi pasar Beteleme pada 3 juni 2021 yang di pimpin ketua DPRD Morut Hj. Megawati Ambo Asa, S.IP.**(Foto pertemuan di Kantor Camat Lembo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed