BERITA MORUT

Turlap DPRD Morut Soroti Pekerjaan di Petbar

Turlap DPRD Morut Soroti Pekerjaan di Petbar

Morowali Utara- Melakukan kegiatan turun lapangan (turlap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) ke kecamatan Petasia Barat (Petbar) selasa 23 Februari 2021 terkesan tidak di dengar oleh dinas terkait.

Sekitar 5 orang wakil rakyat DPRD Morut di antaranya ada wakil ketua I DPRD Morut Idham Ibrahim, Yaristan Palesa, Yanto Baoli dan Usman yang Ikut hadir. Dan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morut ikut dalam kunjungan ini.

DPRD Morut tinjau jalan Togo Mulya

Usai melaksanakan turlap ini, Kader Golkar Yaristan Palesa yang juga satu-satunya wakil rakyat asal Petasia Barat ungkapkan kekecewaannya,

“Kami turlap ke Togo Mulya, pekerjaan jalan yang dikerja oleh BPBD. Tapi dilapangan saya soroti kenapa yang ikut tidak bisa menjelaskan tentang proyek yang mereka laksanakan. Rencana kami akan turun ini sudah disampaikan sebelumnya ke BPBD. Katanya karna kepala BPBD orang baru, harusnya bisa hadirkan kepala BPBD lama selaku PPK nya. Jalan yang dikerjakan oleh BPBD ini melalui jalan yang dikerjakan oleh P.U yang kondisinya jadi rusak. Hal yang sama juga seperti pagar SMP Tiu. Yang menonjol dari pekerjaan itu saya lihat hanya pengecetan yang baru, kami panggil juga PPK nya tidak hadir. Pekerjaan ini ramai menjadi sorotan di media. Saya tegur mereka agar bicara menjawab menjelaskan akan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jangan nanti kami di pikir tidak melakukan pengawasan,” ujar Yaristan (23/2).

DPRD Morut tinjau pagar SMP Tiu

Yaristan juga menambahkan medan untuk sampai ke Togo Mulya memprihatinkan karna jalan rusak, sehingga rombongan naik open milik BPBD Morut. Sangat disayangkan jika pekerjaan ruas jalan menuju Togo Mulya yang telah menghabiskan anggaran Milyaran rupiah tidak maksimal.

Sebelumnya pekerjaan peningkatan jalan Togo Mulya dan pekerjaan pagar SMP Tiu ini jadi sorotan media terkait kualitas pekerjaan.

DPRD Morut yang diharapkan bisa lebih tegas terhadap rekanan yang bekerja untuk memperhatikan kualitas pekerjaan justru terkesan tidak didengar oleh dinas terkait.

Seharusnya sejak awal DPRD Morut ikut mengawal progres kegiatan proyek yang berjalan, bukan saat pekerjaan telah mencapai 100%.*(red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close