Anggota DPRD Morut Termuda Nilai Eksekutif Kurang Transparansi Penganggaran

Anggota DPRD Morut Termuda Nilai Eksekutif Kurang Transparansi Penganggaran

Kolonodale (BERITA MORUT)- Pernyataan Wahyu Hidayat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara (Morut) termuda periode 2019-2024 menyoroti kurangnya transparansi dalam kebijakan penganggaran daerah, utang yang mencapai 34 Milyar dan pegawai yang belum gajian terlontar saat mengomentari pelantikan 195 pejabat eselon III dan IV dalam lingkup Pemda Morut senin 18 januari 2021,

Point yang disoroti oleh Wahyu Hidayat selain persoalan pergeseran pejabat adalah defisit APBD,

“Ketua DPW Nasdem Sulteng, Atha Mahmud berpendapat jika sebaiknya pemerintah daerah berfokus kepada permasalahan defisit atau utang yang belum terbayarkan ditahun 2020.
Saya setuju dengan hal ini, Info yang saya terima ada 34 Milyar defisit atau utang yang belum terbayarkan oleh pemerintah daerah sampai sekarang.

Serta keterlambatan gaji ASN yang belum terbayarkan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi saya. Sebab, sepengetahuan saya bahwa defisit pembelajaan langsung maupun tidak langsung untuk tahun 2020, sudah berhasil diselesaikan.

Teman-teman banggar DPRD Morowali Utara bersama pimpinan, dan pemerintah daerah telah melakukan konsultasi, kita tentu mengharapkan hal ini bisa secepatnya selesai. Saya meyakini, masalah tersebut akibat dari kurangnya transparansi dalam kebijakan penganggaran daerah,” ungkap Wahyu Hidayat (18/1)

Apa yang disampaikan oleh kader partai Nasdem ini tentu jadi catatan yang memprihatinkan.

Hend