BERITA MORUT

Bahas Dana Bumdes Debat Kandidat, Kenyataan di Lapangan Tidak Ada Pengawasan Pemda

Bahas Dana Bumdes Debat Kandidat, Kenyataan di Lapangan Tidak Ada Pengawasan Pemda

 

Kolonodale- Debat publik putaran ke III calon Bupati dan wakil Bupati Morowali Utara (Morut) yang diselenggarakan KPUD Morut di Gedung Tepo Asa Aroa, sabtu 28 November 2020,

Salah satu sub tema pertanyaan “Dana desa dan pembangunan desa”

Paslon nomor urut 2 dalam hal ini calon wakil Bupati Morut Abudin Halilu memberikan gambaran pengelolaan dana desa dan di dalamnya termasuk dana Bumdes sebagai berikut,

“Tentang dana desa diberikan kesempatan kepada desa untuk merencanakan apa yang dilakukan desa, desa itu ada APBDes jadi semua dana-dana,

Karna pembangunan Bottom up semua muncul dari desa, kalau intervensi dari kabupaten untuk menselarasikan dengan kegiatan itu boleh, tetapi tidak boleh intervensi penuh, kepada desa diserahkan untuk merencanakan dan melakukan sesuai kepentingan yang ada didesa itu,

Tentang dana desa ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan desa itu diserahkan, menyangkut kegiatan pembangunan-pembangunan infrastruktur, pembangunan-pembangunan sosial kemasyarakatan, pembangunan-pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan bantuan-bantuan dalam rangka peningkatan kepentingan di desa,

Dan perlu di alokasikan untuk dana Bumdes, untuk dilaksanakan kegiatan sepanjang setahun yang berjalan, jadi harus ada dana yang dititip atau disimpan di bumdes untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di desa, itu yang perlu kami sampaikan,”tegas Cawabup nomor urut 2 Abudin Halilu

Pernyataan Cawabup nomor urut 2 ini benar, sayangnya pada prakteknya, pengalokasian dana Bumdes di setiap desa di Kabupaten Morut selama ini luput dari pengawasan dan pemeriksaan inspektorat sendiri,

Sehingga di beberapa desa justru terjadi kasus dugaan penyelewengan terhadap dana Bumdes,

Dalam rillis berita ini pada tanggal 2 April 2020 berjudul,

INSPEKTORAT MORUT AKUI TIDAK PERNAH PERIKSA DANA BUMDES”

Berikut pernyataan Kepala Inspektorat Morut yang saat itu dilantik januari 2020 sebagai pejabat dalam wawancara dengan media ini,

Kepala Inspektorat Morut Sam Purnama Kandori mengatakan kepada media ini,

Dari hasil laporan tim, kami belum pernah melakukan pemeriksaan dana bumdes, nanti tahun ini baru focus untuk bumdes”, ujarnya.

Pernyataan Kepala Inspektorat Morut yang baru menjabat diawal Tahun 2020 ini, menjadi penegasan dana bumdes yang selama ini dikelolah didesa, berpotensi dimainkan sejumlah desa. Inspektorat Morut dapat disebut, mengabaikan upaya Pemerintah melakukan pengentasan kemiskinan melalui Permendes No.19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa, dimana salah satunya adalah melakukan perluasan produktif didesa dengan penyertaan modal bumdes yang dapat bersumber dari ADD, dan pemeriksaan juga melekat pada Inspektorat.

Bahkan dana Bumdes Tahun 2018, 2019 sempat menyeret bendahara desa Malino menjadi terlapor di Polres Morut, belum lagi keluhan sejumlah masyarakat terkait Bumdes yang tidak berjalan di desanya, *(Foto Istimewa)

 

Hend

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close