BERITA NASIONAL

Rapat Paripurna DPR RI Mengesahkan 37 RUU Dalam Prolegnas Prioritas

NASIONAL, BERITA MORUT- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR memutuskan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke Proglegnas 2021. Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung Kamis (16/7/2020), mengesahkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

“Kami akan masukkan RUU tersebut di prioritas tahun 2021 dan sudah diputuskan kemarin,” ujar Dasco .

Pengesahan dilakukan dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah disetujui oleh 96 orang anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir secara fisik dan 226 orang secara virtual.

Berikut daftar 37 RUU dalam Prolegnas prioritas 2020:

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana (carry over).
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (carry over)
RUU tentang Jabatan Hakim
RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (carry over)
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (carry over)
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga
Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (omnibus law)
Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law)
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RUU tentang Daerah Kepulauan (HAS).
Dasco mengatakan, keputusan itu diambil pimpinan DPR RI usai melangsungkan rapat konsultasi dengan Badan Legislasi DPR RI serta rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR RI.

 

Ibnu/HM

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close