BERITA SULTENG

Dinilai Diskriminatif, Ketua PRD Palu Kritik Kebijakan Rapid Tes Pemkot.

Dinilai diskriminatif, Ketua PRD Palu kritik kebijakan Rapid tes Pemkot.

BERITA MORUT, PALU- Setelah ditetapkannya kebijakan baru pemerintah kota Palu terkait syarat mobilitas warga dari dan keluar Kota Palu dalam memutus rantai penularan Covid-19 per 31 Mei 2020 kami nilai sangat diskriminatif.

Pasalnya, dengan melampirkan opsi Surat keterangan sehat (Suket), hasil Rapit dan atau Swab PCR justru menimbulkan kerancuan di lapangan.

Kami menilai, kebijakan itu sangat diskriminatif. Ada beberapa warga yang masuk di Kota Palu terpaksa harus dipulangkan karena tidak memiliki surat keterangan hasil Rapid tes, sementara dalam hal yang sama di Pelabuhan Fery Taipa penumpang yang tiba dari Kalimantan justru mendapat Rapid tes di pos penjagaan tanpa harus dipulangkan kembali ke Kalimantan.

Harusnya, jika warga yang hendak ke Palu itu tidak bisa menunjukan hasil Rapid tes, maka di pos pemeriksaan diwajibkan mengadakan Rapid tes dengan biaya terjangkau tanpa harus dipulangkan kembali ke daerah asalnya.

Kami mendukung usaha Pemkot memutus rantai penularan Covid-19 di Kota Palu, tapi tentulah dengan kebijakan yang berkeadilan dan manusiawi, jika Rapid tes dijadikan salah satu syarat dari opsi lainnya, maka berikan fasilitas Rapid tes gratis bagi masyarakat Kota Palu, itu lebih rasional daripada harus membebani setiap warga dengan Rapid tes secara mandiri dengan biaya yang sangat sulit di jangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Kami berharap, Pemkot mau mengoreksi kembali kebijakannya itu menjadi kebijakan yang lebih berkeadilan dan manusiawi, diantaranya menyiapkan fasilitas Rapid tes secara gratis atau lebih terjangkau dan pastikan di setiap pos pemeriksaan tersedia alat Rapid tes, hal ini mengantisipasi agar setiap warga yang hendak ke Palu untuk kepentingan studi, pekerjaan dll tidak harus dikembalikan ke daerah asal mereka, apalagi mereka sudah mengeluarkan begitu banyak biaya selama dalam perjalanan dari daerah asal mereka.

Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang menjalankan peran dan tugas negara harus memberi jaminan pelayanan yang baik, berkeadilan dan manusiawi bagi masyarakatnya. Tidak boleh pemerintah abai akan tanggung jawabnya, apalagi dalam kondisi perekonomian masyarakat yang benar-benar terpukul seperti sekarang ini.

Kami berharap Walikota Palu bisa mengevaluasi kembali kebijakannya demi kepentingan bersama, tanpa ada yang merasa didiskriminasikan.

Azman Asgar

Ketua PRD Kota Palu

 

REDAKSI

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close