BERITA MORUT

DONGGALA; Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima BST 600 Ribu

DONGGALA; Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima BST 600 Ribu

BERITA MORUT, DONGGALA – Sejak beberapa pekan terakhir, Pemerintah khususnya di Desa disibukan dengan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DD untuk masyarakat.

Selain itu, ada pula Sumber bantuan lain dari Kemensos yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sedang dalam proses penyaluran kepada masyarakat yang berhak. Namun tak jarang proses penyaluran BLT dan Bansos itu menimbulkan masalah. Mulai dari adanya pemotongan hingga penerima yang tidak tepat sasaran.

Seperti yang terjadi di Desa Enu.  Meskipun menjabat sebagai Anggota DPRD, Mohammad Nur masuk di dalam daftar penerima BST dari Kemensos. Nur mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. sama seperti warga penerima lainnya.

BST untuk Mohammad Nur tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dengan nomor danom 94000/7205100008/28. Anleg dari fraksi Gerindra itu masih tak habis pikir mengapa dirinya masuk di dalam daftar penerima Bansos.

Mohammad Nur saat menyerahkan BST yang diterimanya kepada Pemerintah desa enu
Muhammad Nur saat menyerahkan BST yang diterimanya kepada pemdes enu

Namun setelah menerima BST itu, Mohammad Nur kemudian langsung menyerahkannya ke Pemerintah Desa Enu untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih berhak.

Nur menduga, data yang digunakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos merupakan data lama. Pasalnya, menurut Nur, ada warga yang sudah meninggal dunia namun masuk di dalam daftar penerima. “Niat pemerintah ini baik, tapi maaf penyalurannya kacau. Saya berasumsi data yang di pakai ini data lama. Sekitar 8 atau 9 tahun lalu,” sebutnya.

Nur mengungkapkan, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa berdampak konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. “Saya sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah merasa prihatin dengan kondisi ini. banyaknya keluhan-keluhan masyarakat mengenai pendataan BLT dan Bansos hari ini,” sebutnya lagi.

Nur berharap, pemerintah pusat bisa memperbaiki data penerima bantuan untuk masyarakat. “Seharusnya data penyaluran BLT dan Bansos berdasarkan data pemerintah desa bukan data Lama yang di gunakan pemerintah Pusat,” harapnya.

 

donggalapos.id/HM

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close