BERITA MORUT

Dugaan Ada Oknum ASN Morut Bermain Proyek Pengadaan Buku “Siluman” Seksi Promkes Tahun 2018

BERITA MORUT- Dugaan adanya pengadaan buku “siluman” di seksi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Promkes) yang tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Kesehatan (Dinkes), Kabupaten Morowali Utara (Morut) dan dipaksakan oleh oknum pejabat untuk dibayarkan, benar adanya.

Pengadaan buku untuk sejumlah Puskesmas (PKM) tersebut untuk panduan ibu hamil dan posyandu. Kepala seksi yang saat itu menjabat adalah Lorempada Lori. Salah satu staf Dinkes Morut yang tidak ingin disebutkan namanya, membenarkan adanya tumpukan buku.

“Pengadaan itu dilakukan oleh kepala seksi promkes Tahun anggaran 2018, saya yang kemudian berinisiatif menyalurkan sisa buku, diawal tahun 2019”,ujar sumber kami.

Kepala Dinas Kesehatan Delnan Lauende, yang kami konfirmasi hari ini, 25 mei 2020 menceritakan kronologis pengadaan buku tersebut.

“Iya ada pengadaan buku untuk ibu hamil dan posyandu,sebab bantuan pusat kurang, oleh seksinya pak lore mengusulkan anggaran sekali pengadaan khusus buku, kalo tdk salah senilai 37 juta lebih dan 1 paket dengan pengadaannya pak lore dengan bahan promosi lainnya, sehingga total sekitar 190 juta Di PL, ketika pak lore pengadaan barang, ternyata yang dia adakan itu buku melebihi pagu yang ada, dan bahkan buku itu ada setelah selesai pembahasan anggran perubahan, gimana bisa di akomodir lagi. Buku itu dia simpan di rumahnya, dan tidak pernah dia laporkan pada orang Dinkes”,urai Kadis Kesehatan melalui pesan whatshap.

Terkait dugaan pengadaan ini dapat dikategorikan “siluman”,karna tidak ada dalam anggaran Kadis Kesehatan membenarkan hal tersebut. “Ya kalo itu benar..beraninya mengadakan tapi tidak ada dalam anggaran dan paksakan agar di anggarkan walaupun tidak prioritas”,tulis Kadis Kesehatan.

Kadis Kesehatan Delnan Lauende juga menyampaikan, apa yang lebih prioritas saat itu.
“Kebutuhan anggaran perubahan yang prioritas waktu itu adalah iuran BPJS Morut Sehat bagi masyarakat miskin, sehingga melalui anggaran bagi hasil pajak Rokok di akomodirkan anggaran iuran bpjs tersebut sesuai aturan ketentuan 75 % ke atas dana tersebut untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berhubung dana DAU minim. Pak lore protes kenapa tidak di alokasi untuk pengadaan bukunya, pengadaan buku masih bisa di tunda dan belum prioritas, yang prioritas adalah kebutuhan iuran BPJS masyarakat miskin”,tulis Kadis.

Kadis kesehatan juga menambahkan, yang di SPJKan hanya yang ada dalam DPA dan barangnya ada di bulan desember, dan sudah di distribusi sebagian, sebagian lagi nanti di distribusi tahun 2019 awal, yang digemborkan tidak dibayar itu, dan katanya bukunya ada ( namun tdk dilaporkan pada kami) bukan urusan kami, sebab kami tidak anggarkan dalam anggaran, dan tidak ada dalam perencanaan sebelumnya juga”,urai Kadis dalam tulisannya.

Sementara Lorempada Lori yang kabarnya sudah bertugas di Kantor Bupati Morut bagian ekonomi dan pembangunan, belum dapat kami konfirmasi kembali karena nomor handphonenya tidak aktif.

Fakta ini menjelaskan, bahwa ada oknum ASN di OPD yang suka bermain proyek pengadaan, bahkan terkesan sangat berani mengadakan barang yang belum dianggarkan sekalipun.

Sektor Kesehatan adalah sektor yang sangat besar menyerap anggaran. Sehingga memastikan bahwa semua kegiatan harus sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Namun yang terjadi pada sejumlah Puskesmas sangat mencengangkan, Kadis Kesehatan Morut mengatakan, “Setiap usulan harus sesuai juknis Kemenkes, sebab yang bertanggung jawab di BPK dan KPK adalah Kadis, dan sampai hari ini (25/5) baru 1 Puskesmas yang ada laporan sesuai draf Kemenkes yang dikirimkan ke Dinkes, itupun banyak yang tidak sesuai juknis, makanya hari rabu saya undang rapat Kepala Puskesmas”,tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Morut beberapa pekan yang lalu memberikan gambaran evaluasi akan dilakukan, dan saat ini banyak laporan terkait gugus tugas covid-19, sehingga DPRD akan segera menjadwalkan memanggil Tim gugus tugas tersebut.

Inspektorat Morut merespon sejumlah laporan, dan melakukan langkah memanggil sejumlah Bendahara OPD.

DPRD Morut diharapkan melakukan tegas melakukan fungsi pengawasan, terutama saat ini terkait recofusing anggaran covid-19. Mengingat sejumlah pengadaan sangat rentan terjadi korupsi.

 

HEANDLY MANGKALI

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close