MOROWALI

BAHODOPI; Pemdes Siumbatu Dan Tokoh Agama Sosialisasi Panduan Ibadah Ramadhan Ditengah Pandemi Covid-19

Pemdes Siumbatu Dan Tokoh Agama Sosialisasi Panduan Ibadah Ramadhan Ditengah Pandemi Covid-19

BERITAMORUT.COM- Pemerintah Desa (Pemdes) Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, bersama pihak Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta tokoh agama, turun dijalan menyampaikan himbauan kepada masyarakat sekaligus membagikan selebaran yang berisikan penegasan fatwa MUI dan panduan ibadah Ramadhan ditengah pandemi wabah Covid-19

Kepala Desa Siumbatu Mirwan, ABD. Muin yang turun langsung pada Kamis, 23 April menyampaiakan 12 poin panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H/ 2020 M, dari Kementrian Agama Morowali. Mirwan juga mengatakan bahwa persoalan wabah Covid-19 bukan lagi hanya persoalan Nasional tetapi sudah menjadi persoalan Dunia sehingga masyarakat harus memahami dan mentaati apa yang menjadi himbauan maupun keputusan pemerintah

“saya bersama tokoh agama Siumbatu didampingi pihak Kepolisian dan TNI, memakai mobil open ditambah pengeras suara menyampaikan panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri ditengah wabah Covid-19 berdasarkan surat edaran Mentri Agama RI No. 6 Thn 2020 ditambah juga menyampaikan surat dari Pemerintah Kecamatan Bahodopi, No. 189.5/0164/BHDP/IV/2020 yang bersifat Penting dengan perihal Penegasan Fatwa MUI. Turunnya saya bersama pihak terkait menunjukan jika apa yang kita sampaikan adalah sesuatu hal yang serius dan penting sehingga harus benar-benar dipahami dan ditaati” kata Mirwan.

Ia menambahkan jika himbauan yang ia sampaikan dan selebaran yang dibagikan kepada masyarakat adalah bagian dari menindak lanjuti surat Bupati Morowali dengan nomor surat 189.5/0446/DPMDP3A/IV/2020 dan perihal penegasan Fatwa MUI Kabupaten Morowali No. 02-C/MUI-MRWL/IV/2020 tanggal 4 April 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19

“sangat jelas dipoin pertama dalam surat MUI menegaskan agar Kepala desa bersama jajarannya wajib mematuhi dan melaksanakan Fatwa MUI dan aktif mengsosialisasikan kepada masyarakat, poin kedua juga jelas akan dilakukan teguran keras kepada Kepala desa, BPD, perangkat desa, PHL dan ASN jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan protocol penangan Covid-19, serta dipoin ke 4 sangat jelas bunyinya jika ada ASN terbukti melanggar akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta camat memberikan tindakan hukuman berupa pemberhentian bagi PHL yang terbukti melanggar” tambahnya.

 

 

ADY/HEND

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close